Minimalisir Penggelapan Aset Daerah, Pemkab Pessel Lakukan Inventarisasi Secara Berkala


Jumat, 05 Maret 2021 - 04:51:03 WIB
Minimalisir Penggelapan Aset Daerah, Pemkab Pessel Lakukan Inventarisasi Secara Berkala Plh sekretaris kabupaten (Sekkab) Pessel, Emirda Ziswati

PESSEL, HARIANHALUAN.COM - Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran data termasuk juga upaya penggelapan yang akan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pemerintah kabupaten (Pemkab)Pesisir Selatan (Pessel) terus melakukan inventarisasi terhadap kekayaan daerah berdasarkan aset yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Plh sekretaris kabupaten (Sekkab) Pessel, Emirda Ziswati. Ia mengatakan semua kekayaan daerah berdasarkan aset yang ada di daerah ini akan selalu dilakukan pendataan secara berkala.

Baca Juga : TSR VI Kunjungi Masjid Nurul Amri, Sekdako Sonny: Wahana Bangun Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Simak Terus Berita Sumbar Hari ini di Harianhaluan.com

"Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran," katanya, dikutip dari website resmi Pemkab Pessel, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga : Kunjungi Masjid Jihadu Walidaina, TSR V Serahkan Bantuan Rp20 Juta

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Selain itu dia juga meminta kepada aparatur dan pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan daerah Pessel untuk juga melaporkan aset yang dipakai. Karena, Pemkab Pessel sangat teliti dengan semua aset yang dimiliki.

Baca Juga : Jalin Silaturahmi dengan Masyarakat, TSR IV Kunjungi Masjid Nurul Khairat

"Ini saya sampaikan, sebab Pemda Pessel sangat serius mengamankan semua aset yang dimiliki. Baik aset yang berbentuk motor dinas, mobil dinas, leptop dan peralatan rumah tangga lainnya," ujar Emirda.

Ketegasan itu disampaikannya karena semua barang yang dibeli dengan anggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, harus bisa dipertanggung jawabkan.

Baca Juga : Tim III Kunjungi Masjid Nurul Furqan TPL, Ketua DPRD Serahkan Hibah Renovasi Masjid

"Saya tidak ingin persoalan ketidakjelasan aset, serta kesimpangsiuran data menjadi sandungan bagi Pessel untuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni. Dari itu semua barang yang dibeli dengan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.(*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Merinda Faradianti
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]