Ingin Panggil 2 Pihak Sebelum Ada KLB PD, Mahfud: Tapi Waktu Sudah Mepet


Sabtu, 06 Maret 2021 - 15:01:48 WIB
Ingin Panggil 2 Pihak Sebelum Ada KLB PD, Mahfud: Tapi Waktu Sudah Mepet Menko Polhukam Mahfud Md

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah mengirim surat ke Menko Polhukam Mahfud Md untuk menghentikan Kongres Luar Biasa (KLB) PD yang disebut ilegal. Surat diterima Mahfud Md kemarin sore menjelang KLB PD digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Surat dari AHY memang ada. Saya terima Kamis sore, setengah hari menjelang KLB," kata Mahfud, dikutip Detikcom, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Mahfud menjelaskan tidak sempat memanggil kedua pihak lantaran waktu sudah mepet dengan waktu digelarnya KLB Demokrat di The Hill Hotel and Resort di Sibolangit, Deli Serdang.

"Jadi pada waktu itu sudah sangat pendek waktunya, sehingga kita tak ada waktu untuk memanggil kedua pihak. Kita tahunya juga sangat dadakan. Jadi kita tekankan pada sisi keamanannya dulu," ujarnya.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Mahfud mengatakan hingga saat ini tidak ada permasalahan hukum di tubuh PD. Sebab, kata Mahfud, pemerintah belum menerima permohonan perubahan status hukum setelah KLB PD digelar.

"Bagi pemerintah, sampai sekarang tidak ada masalah hukum di Partai Demokrat, karena belum ada selembar permohonan perubahan status hukum," ucapnya.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PD menyurati agar ketiganya menghentikan KLB yang disebut ilegal.

"Menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk, ditandai oleh upaya penyelenggaraan KLB ilegal, pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (5/3).

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Herzaky mengatakan seluruh ketua DPD dan DPC Demokrat sudah menandatangani surat pernyataan menolak KLB dan solid mendukung kepemimpinan AHY. Atas dasar hal itulah, PD meminta Mahfud Md hingga Yasonna Laoly menghentikan penyelenggaraan KLB itu.

KLB PD versi Sumatera Utara telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketum PD. Moeldoko, yang datang ke arena, memberi sambutan berapi-api di hadapan peserta. Gaungan 'Moeldoko Presiden 2024' pun menggema dalam sela-sela Moeldoko memberikan sambutan perdananya sebagai Ketum PD versi KLB.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat!" kata Moeldoko di lokasi KLB, The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3).

"Tidak ada yang tertinggal. Semua kita bersatu padu, kita ajak semuanya. Ini adalah rumah besar kita bersama," imbuh Moeldoko. (*)

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : detik.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]