KLB Demokrat Pilih Moeldoko Jadi Ketum, Pengamat: Tontonan Demokrasi Palsu


Sabtu, 06 Maret 2021 - 19:54:35 WIB
KLB Demokrat Pilih Moeldoko Jadi Ketum, Pengamat: Tontonan Demokrasi Palsu Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sibolangit, Sumatera Utara yang berlangsung dalam waktu lima menit sengaja dirancang untuk memilih Moeldoko sebagai ketua umum guna menggusur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"KLB dilaporkan hanya membutuhkan waktu lima menit untuk memilih Moeldoko jadi ketum. Di lokasi KLB hanya terlihat manusia menggunakan kaos Demokrat bergambar Moeldoko," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Sabtu (6/3/2021).

Baca Juga : Kementerian PANRB Keluarkan Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan

"KLB ini semata-mata ingin menggusur AHY dari ketum dengan cara kasar dan tak bermoral. Inisiator KLB berlindung dibalik kekuasaan sehingga tanpa izin dari Polri dan Satgas Covid-19, dengan mulus dapat mengantarkan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Demokrat jadi ketum," ulasnya.

Ditekankan, Moeldoko pun tanpa malu menerima pilihan peserta KLB yang asal usulnya tidak jelas. Mayoritas yang memilih Moeldoko itu tak memiliki hak suara.

Baca Juga : Atasi Wabah Corona, Ketua DPD RI: Pemerintah Perlu Dengarkan Pendapat Ahli Epidemiologi

"KLB di Sibolangit sungguh-sungguh mempertontonkan demokrasi palsu. Semua direkayasa hanya untuk mengantar Moeldoko sebagai ketum," tegasnya.

Dia melihat keterlibatan eksternal begitu terang benderang dalam KLB Demokrat di Sibolangit itu. Alibi pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal Partai Demokrat menjadi tidak beralasan. Menurut dia, KLB ilegal ini juga menjadi catatan hitam bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Siapa saja bisa melaksanaka KLB untuk menggusur ketum yang tidak mereka sukai.

Baca Juga : Wapres Anjurkan Masyarakat Zona Merah Beribadah Ramadan di Rumah

Dalam jangka pendek dan panjang, praktek seperti itu merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah di Indonesia. Partai politik akan dengan mudah digoyang dengan alibi KLB, apalagi dengan dukungan kekuasaan.

"Praktek seperti itu seharusnya hanya ada di negara otoriter. Indonesia yang sudah menganut demokrasi, harusnya praktik seperti itu sudah tidak ditemui lagi," ujarnya.

Baca Juga : Resmikan Ponpes Tajul Falah Banten, Kapolri: Silahturahmi dengan Ulama Jangan Pernah Putus

Ditegaskan, pegiat demokrasi sudah pasti melihat KLB ilegal ini sebagai ancaman. Para petualang politik yang bersembunyi dibalik kekuasaan harus dilawan agar KLB ilegal semacam itu tak terulang lagi. Karena itu dia meminta Presiden Jokowi sudah saatnya mendepak Moeldoko dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk menunjukkan bahwa Istana memang benar-benar tidak terlibat.

"Tanpa tindakan nyata, tentu masyarakat akan mempersepsi keterlibatan Istana dalam mengantarkan Moeldoko menjadi ketum hasil KLB yang ilegal ini," kata Jamiluddin.

Dia juga meminta Menteri Hukum dan HAM harus taat aturan dengan melihat keabsahan KLB di Sibolangit berdasarkan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat. Kepentingan politik harus ditanggalkan. Hanya dengan cara itu, pemerintah benar-benar netral dalam menilai hasil KLB ilegal tersebut. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]