Hati-hati Pengguna Snack Video! OJK Sebut Ilegal


Ahad, 07 Maret 2021 - 05:11:19 WIB
Hati-hati Pengguna Snack Video! OJK Sebut Ilegal Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2021 telah memblokir dua aplikasi penipuan berkedok bisnis. Kedua aplikasi tersebut adalah Tiktok Cash dan Vtube. Kedua aplikasi tersebut diblokir setelah OJK melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menyebut aplikasi TikTok Cash dan Vtube masuk ke dalam entitas ilegal.

Selain kedua aplikasi itu, OJK menyatakan aplikasi Snack Video juga ilegal. Kepala OJK Sulawesi Tenggara (Sultra), Mohamad Fredly mengatakan, skema Snack Video mirip dengan TikTok Cash dan Vtube dalam menawarkan imbalan atau pendapatan yang dapat diuangkan. Snack Video menawarkan pendapatan dengan cukup menonton unggahan pengguna aplikasi Snack Video dan juga menggunakan sistem mengajak teman.

Baca Juga : Bank Nagari Serahkan Hadiah untuk Pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik

Simak Terus Berita Sumbar Hari ini di Harianhaluan.com

Pada rapat SWI pada tanggal 18 Februari lalu, aplikasi Snack Video dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin dan diduga merupakan aplikasi money game (permainan uang). Snack Video menggunakan konsep easy property yang merupakan kegiatan investasi atau pemasaran dengan menggunakan nama OJK atau SWI. Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan dalam sektor keuangan berharap agar masyarakat waspada pada kegiatan ini karena hanya menjual keanggotaan, bukan kepemilikan properti.

Baca Juga : Lagi, Tiongkok akan Investasi 1,38 Miliar Dolar AS di Indonesia

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Sebelumnya, OJK Sultra telah mengimbau masyarakat tidak melakukan investasi pada entitas yang juga diduga ilegal yakni Vitube dan TikTok Cash. Ia menyarankan sebelum melakukan investasi baiknya masyarakat memahami dan memastikan pihak yang menawarkan investasi itu memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Baca Juga : PDKT jadi Proker UPTD Metrologi Disperindagkop dan UKM Pariaman

Kemudian, pengguna juga harus memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Lalu, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya, maka itu artinya kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.(*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Merinda Faradianti | Sumber : Teknologi.id
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]