Soal Pemberhentian Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Begini Tanggapan LKAAM Sumbar


Ahad, 07 Maret 2021 - 19:51:28 WIB
Soal Pemberhentian Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Begini Tanggapan LKAAM Sumbar Ketua LKAAM Sumbar, Drs. M Sayuti Dt Rajo Panghulu.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar menyebutkan, di provinsi ini sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, salah satunya dikatakan bahwa tanah di Sumbar itu tidak boleh diperjual belikan, karena hak manfaat.

Hal ini menanggapi pertanyaan terkait lambatnya proses pembangunan di Sumbar. Teranyar, kisruh pemberhentian pembangunan Jalan Tol Padang-Pekambaru, yang terkendala dengan pembebasan lahan.

Baca Juga : Komunitas Bonsai Terbentuk, Solsel Miliki Tanaman Endemik Khas

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

"Inilah perbedaannya Sumatera Barat dengan daerah lain di Indonesia. Tanah di Minangkabau sama dengan menjual ibu jika dikaji dalam bidang adat, jika dibidang syarak sama dengan menjual masjid," jelas Ketua LKAAM Sumbar, Drs. M Sayuti Dt Rajo Panghulu saat dialog Advokat Sumbar Bicara.

Maka dari itu, Sayuti menegaskan, bagi yang menjual tanah ulayat sama dengan menjual masjid jika dikaji dalam bidang syaraknya. Begitu juga sama halnya dengan menjual ibu, karena tanah ini ibu pertiwi.

Baca Juga : Cuaca Besok di Sumbar Cerah hingga Berawan, Namun Ada Potensi Hujan Ringan

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

"Jadi saya berharap kepada Audy dan Mahyeldi sapa ninik mamak dari provinsi sampai ke akarnya. Kami LKAAM dari provinsi sampai kabupaten tidak pernah ikut, tidak pernah disapa (dilibatkan)," ujar Sayuti.

Sayuti menyarankan, sebagai manusia harusnya andiko. Artinya, sairing ndak batuka jalan, kok lalok ndak batuka mimpi. Maka semua pandangan harus sama. Pemerintah daerah boleh saja menyesuaikan karena juga ada tekanan dari pemerintah pusat.

Baca Juga : Covid-19 Belum Reda, Gubernur Ingatkan Masyarakat Patuhi Prokes saat Beribadah Ramadan

"Bagaimana lo nih tidak bisa membuat tol dan membebaskan tanah (pertanyaan pusat ke pemerintah daerah). Jadi bagaimana ini harus kita hadapi sama-sama, dengan membawa kami ke Kementerian, bisa dijelaskan Perda tentang Tanah Ulayat yang dibuat oleh DPRD," kata Sayuti.

Sayuti menjelaskan, dalam Perda tersebut berbunyi dari rumpuik nan sahalai, tanah nan sabatang, kok capo nan sarumpun atau batu nan sabuah, kok aie nan satitik, ka kawik nan sadidih, ka ateh taambun jantan, ka bawah takasiak bulan (pitalo bumi) adolah pangkek panghulu nan punyo ulayat.

Baca Juga : Balimau Paga, Cara Masyarakat Pessel Sambut Ramadan

"Kenapa sekarang tidak diserahkan? Karena pusat hanya katakan bebas kan (tanah), terus bayar. Seperti kata pemerintah, ganti rugi harus diganti untung. Ganti untung adalah bahwa mereka bekerjasama dengan ninik mamak, organisasi. Tanah Minangkabau ini bukan milik orang sekarang, tapi milik harta pusaka," tutur Sayuti.

Oleh karena itu, Sayuti menegaskan, tanah di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan karena bersifat hak manfaat. Dalam adat dikatakan, aia nan buliah diminum, nan buah tatap tingka dibatang.

"Siapa nan punya batang itu? Tentu ninik mamak. Kalau dijual (tanah) artinya mereka tidak dianggap. Di Minangkabau ini harus ada izin penghulu, jika tidak ada izin penghulu, maka bukan tanah pusaka namanya," tegas Sayuti.

Lebih lanjut, kata Sayuti, seorang penghulu itu punya tanah ulayat. Dirinya pun memiliki 10 hektare (ha) tanah ulayat. Jika ada yang menginginkan tanah tersebut harus berhadapan dengan penghulunya.

"Ada yang mengatakan kalau di Minangkabau ini susah investasi karena tanah ulayat. Selama cara dan komunikasi bagus pasti jadi. Seperti jalan tol Padang-Pekanbaru, tujuannya bagus tapi caranya tidak baik, tidak mengikutsertakan ninik mamak," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]