34 Ketua DPD Demokrat Nyatakan KLB Melanggar Hukum


Ahad, 07 Maret 2021 - 22:54:57 WIB
34 Ketua DPD Demokrat Nyatakan KLB Melanggar Hukum Ketua dan perwakilan dewan pimpinan daerah Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono-AHY (belakang tengah), dan ketua dewan pimpinan cabang (layar) bertepuk tangan saat bertemu dalam rapat konsolidasi partai, di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat (PD) se-Indonesia  sepakat  menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, melanggar hukum.

“Tadi saat Commander’s Call, kami sepakat ini adalah pelanggaran hukum, karena kami, ketua DPD, ketua DPC (dewan pimpinan cabang, Red) tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk hadir dan memberi suara,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  saat menerangkan hasil pertemuannya dengan ketua serta perwakilan DPD dari 34 provinsi, Ahad  (7/3/2021). 

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

"Artinya, pertemuan itu ilegal dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sebagai dasar hukum Partai Demokrat," kata AHY seperti dilansir dari Antaranews.com

Commander’s Call merupakan istilah AHY untuk menyebut rapat konsolidasi, sekaligus apel siaga antara pucuk pimpinan pengurus pusat dan daerah yang diadakan secara langsung di kantor pusat Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

AHY, saat membuka pertemuan dengan ketua DPC dari 514 kabupaten dan kota, mengingatkan kadernya jangan terpedaya oleh fitnah dan kabar bohong yang menyebut KLB itu sah secara hukum.

“Mereka (para ketua DPD dan DPC, Red) adalah pemilik suara yang sah,” kata AHY mengacu pada hasil Kongres V Partai Demokrat tahun lalu.

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Ia juga kembali menyebut Partai Demokrat memiliki dasar hukum berupa AD/ART yang telah didaftarkan ke pemerintah dan disahkan oleh badan negara, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Konstitusi jadi referensi dan pijakan bagi seluruh anggota Partai Demokrat. Jadi, jika ada yang mengatakan telah menyelenggarakan KLB dengan tidak mengacu pada AD/ART yang berlaku, maka sesungguhnya kelompok itu tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar AHY kepada para kadernya.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, yang dipimpin ketua sidang Jhoni Allen, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Sementara itu, Marzuki Alie, yang telah dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat, ditetapkan sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021-2025. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Antaranews.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]