Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur


Selasa, 09 Maret 2021 - 13:45:54 WIB
Di Hadapan TP3 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Ikut Campur Menko Polhukam Mahfud Md

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan terhadap tewasnya enam laskar FPI di Tol Cikampek. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar FPI bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya enam orang anggota laskar FPI merupakan pelanggaran HAM biasa.

Baca Juga : Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1442 H

“Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu. Tidak,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (9/3/2021), dilansir dari Okezone.

Dia mengatakan bahwa pasca tewasnya enam laskar tersebut, masyarakat langsung meminta agar segera dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Dimana ada kalangan yang meminta TGPF dibentuk oleh pemerintah. Tapi ada juga yang tidak percaya dengan pemerintah.

Baca Juga : Antisipasi Gelombang ke-3 Covid-19, BLT dan Bansos Harus Disiapkan

“Maka waktu itu presiden mengumumkan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja, yang merasa punya pendapat dan punya bukti, yang merasa punya keyakinan. Panggil. Nanti sampaikan ke presiden, apa rekomendasinya,” ujarnya.

“Kita hanya menyatakan kalau pemerintah yang membentuk lagi-lagi dituding dikooptasi. Timnya orangnya pemerintah, timnya di diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B,” lanjutnya.

Baca Juga : Hari Ini Buruh Bakal Demo Besar-besaran di Depan MK, Polda Metro Jaya: Rekayasa Lalin Situasional

Menurutnya sejak awal pemerintah sudah menyerahkan penuh penyelidikan kepada Komnas HAM. “Nah oleh sebab itu kita serahkan Komnas HAM, Komnas HAM silakan menyelidiki, mau membentuk tgpf juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM, silakan. Mana rekomendasinya, kita lakukan. Nah itu yang kami jawab tadi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : okezone.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]