Kasus 6 Laskar FPI, Konklusi Amien Rais cs Dinilai Politis dan Cenderung Opini Sesat


Ahad, 14 Maret 2021 - 10:59:30 WIB
Kasus 6 Laskar FPI, Konklusi Amien Rais cs Dinilai Politis dan Cenderung Opini Sesat Presiden Jokowi menerima Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI, yang berisikan sosok seperti Abdullah Hehamahua, Amien Rais, hingga Marwan Batubara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. (Foto: istimewa)

HARIANHALUAN.COM - Konklusi yang disampaikan Amien Rais cs, yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) terkait enam laskar Front Pembela Islam (FPI) dinilai bersifat politis dan cenderung memunculkan opini sesat. 

Kesimpulan Amien Rais cs bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan perlu ada pengadilan HAM dalam kasus itu bertentangan dengan kesimpulan dan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi Nasional HAM.

Baca Juga : Stok Cukup, Menkes Instruksikan Pemda Genjot Lagi Vaksinasi

“Rekomendasi Komnas HAM harus dicermati secara seksama, khususnya tentang makna unlawfull kiliing, memerlukan klarifikasi karena memang ada misleading conclusion,” ujar pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji dikutip dari beritasatu.com, Minggu (14/3/2021).

Sebab, ujar Indriyanto, apa yang dinamakan unlawfull killing itu tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM berat yang diatur pada UU Nomor 26/2000 tentang HAM. Makna unlawfull killing pada kasus ini berbasis pada regulasi umum dari general principles of criminal law (prinsip dasar hukum pidana) yang ada dalam KUHP dan prosesnya melalui KUHAP.

Baca Juga : Berduka Atas Wafatnya Tengku Zulkarnain, UAS: Makin Sunyi Jalan Ni Ku Rasa

Menurut Indriyanto, rekomendasi Komnas HAM itu tidak dalam konteks pemeriksaan proyustisia. Karena itu, tata cara pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM itu ada pada otoritas related party, dalam hal ini Polri, yang akan meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah rekomendasi itu dilanjutkan atau tidak.

Mengenai kasus 6 anggota FPI, menurut Indriyanto, rekomendasi Komnas HAM belum memberikan argumentasi yang utuh, jelas, dan tegas antara makna unlawful killing dengan noodweer atau pembelaan terpaksa yang dilakukan penegak hukum. Sebab, ujarnya, pembelaan terpaksa harus dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap anggota Polri sebagai aparat penegak hukum.

“Karenanya, pembelaan terpaksa, baik serangan bersenjata terlebih dulu oleh anggota FPI (di KM 50 Tol Cikampek) dan ancaman serangan terlebih dulu oleh empat anggota FPI saat dibawa ke Polda Metro Jaya, justru dibenarkan secara hukum (lawfull),” ujar Indriyanto.

Indriyanto menegaskan, rekomendasi tentang kematian 6 anggota FPI harus dilakukan secara utuh dan tidak bisa secara parsial, yaitu pemeriksaan sebatas dugaan unlawfull killing terhadap kematian 4 anggota FPI dari KM 50 ke Polda Metro Jaya. Sebab, ujarnya, kasus itu memiliki causaliteit (sebab akibat) dengan kematian 2 anggota FPI sebelumnya, yaitu antara dugaan adanya unlawfull killing di satu sisi, dan noodweer di sisi lain.

“Yang perlu diketahui, kematian 6 anggota FPI ini danpak atau akibat dari serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI itu terhadap penegak hukum. Rekomendasi yang dibuat secara parsial atas dugaan unlawfull killing atas kematian 4 anggota FPI bisa menimbulkan kesan adanya pemahaman sesat kepada publik,” ujar Indriyanto. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : beritasatu.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]