Demi Keadilan, Demi Kebenaran


Kamis, 25 Maret 2021 - 16:29:46 WIB
Demi Keadilan, Demi Kebenaran Abdis Sallam Fajri, mahasiswa Sosiologi Universitas Andalas.

Pada tanggal 24 Maret secara serentak di dunia diperingati Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran Berat HAM. Di Indonesia, setiap Kamis sore keluarga korban dan orang-orang yang ditinggalkan menuntut negara menuntaskan kasus HAM berat yang terjadi. Seiring menanti hak atas kebenaran dan keadilan, di sisi lain pelbagai praktik pelanggaran HAM masih saja terus menghantui masyarakat hingga saat ini.

Oleh: Abdis Sallam Fajri - Mahasiswa Sosiologi Universitas Andalas

Baca Juga : Kenaikan Tarif PPN: Kontradiksi Opsi di Tengah Pandemi

Bisa dilihat dari indeks demokrasi dimana kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia mengalami kemunduran. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan Komnas HAM RI pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 29 % responden takut mengkritik pemerintah. 

Sebanyak 36,2 % responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. Dalam lingkungan kerja/kampus/sekolah pun sebanyak 20,2 % terdapat ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi. Terlebih dengan adanya upaya pembungkaman terhadap warga, aktivis, jurnalis dalam mengkritik pemerintah dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk mempertahankan status quo. 

Baca Juga : Profesi Pelayanan Publik, Harus Jadi 'Role Model' Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Bahkan, UU ITE ini lebih sering dipakai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, terutama pasal-pasal karet sebagai senjata pamungkas dengan dalih adanya pencemaran nama baik. Padahal, penindakan yang berlebihan tidak perlu dilakukan, bahkan sampai mempidanakan orang yang menyampaikan pendapat dan ekspresi hanya akan memberangus HAM dan demokrasi. 

Harusnya pemerintah melibatkan pihak-pihak independen dalam tim kajian UU ITE, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tidak adanya keterlibatan dari tim independen justru dikhawatirkan hanya akan melanggengkan pasal-pasal karet tersebut. Indonesia adalah negara hukum, dalam prinsip negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan HAM, pemenuhan keadilan bagi seluruh warga, serta penyelesaian persoalan HAM masa lalu, kini, dan nanti yang bebas dari perselisihan. 

Kepatuhan hukum dan budaya aparat negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM masih tergolong rendah, seperti penggunaan kekuatan yang berlebih (excessive use of force) dalam tindakan represif aparat kepada gerakan protes masyarakat sipil yang melakukan penolakan masif terhadap Omnibus Law UU Cipta kerja pada tahun lalu, serta praktik pelanggaran HAM yang terjadi kepada aktivis lingkungan serta jurnalis yang di kriminalisasi dalam konflik agraria. 

Konflik agraria yang berimplikasi pada pelanggaran HAM diprediksi mengalami peningkatan eskalasi dengan adanya omnibus law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal tersebut disebabkan karena pelbagai kemudahan bagi investor baik dalam memperoleh dan mengakumulasi tanah, serta kemudahan regulasi yang melemahkan perlindungan atas HAM. Padahal amanat Konstitusi UUD RI 1945 bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Pentingnya Penguatan Lembaga Komnas HAM RI

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya tidak dimuatkan secara jelas fungsi strategis dari Komnas HAM itu sendiri. 

Penyelesaian kasus contohnya, pemerintah tidak serius dalam menindaklanjuti kasus HAM di Indonesia, seperti rekomendasi yang telah diberikan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo dalam catatan akhir tahun hak asasi manusia masih belum dijalankan. Ada pelanggaran juga keluarga yang kehilangan.

Padahal sebelumnya Komnas HAM RI sesuai dengan kewenangan telah menyelesaikan penyelidikan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dan mendorong agar Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut umum segera menindaklanjuti nya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM. Dalam menyelesaikan kasus, rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM juga mempunyai kelemahan, karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.

Jika pemerintah serius dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM agar tidak berulang, maka seharusnya ada dorongan dari pemerintah dan DPR untuk memperkuat kinerja Komnas HAM, dengan merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, seperti terdapat pada pasal 89 ayat 3 hanya menjadikan rekomendasi Komnas HAM untuk diberitahukan oleh hakim kepada para pihak tanpa adanya legally binding, yakni adalah mengikat secara hukum. 

Padahal rekomendasi yang dilakukan harusnya diperkuat dengan legally binding agar memiliki daya paksa dalam hal apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut. Konsekuensi apabila tidak dilaksanakan seperti konsekuensi hukum berupa pidana atau administratif. Peran dari Perwakilan Komnas HAM di daerah juga tidak dapat berjalan cepat dalam mengatasi kasus, karena yang mempunyai kewenangan dalam melakukan mediasi adalah pihak pusat yakni Komnas HAM RI. 

Terakhir, minimnya alokasi dan anggaran. Mekanisme pengelolaan anggaran oleh sekretariat juga masih bersifat birokratis, karena berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Perwakilan Komnas HAM di daerah yang akan melakukan kegiatan juga harus menunggu keputusan dari pusat, anggaran pun dianggap belum mencukupi untuk menopang pelaksanaan tugas, fungsi, dan operasional secara optimal. 

Seharusnya kehadiran Komnas HAM dapat berjalan maksimal dengan keseriusan pemerintah untuk memperkuat kinerjanya. Maka dari itu penguatan lembaga Komnas HAM perlu diperhatikan agar dapat mengatasi persoalan HAM dulu, sekarang, dan nanti.

Selain memperkuat lembaga Komnas HAM, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mengatasi pelbagai problem pelanggaran HAM, dengan bersikap kritis dalam upaya penegakan HAM merupakan bentuk kesadaran kita agar semua pihak dapat menciptakan ruang yang aman dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hidup mereka yang melawan. (*)

Editor : Agoes Embun
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]