Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang


Senin, 05 April 2021 - 21:52:05 WIB
Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

 

Oleh : Jimmi Syah Putra Ginting

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

(Ketua Pemuda Dewan Da’wah Prov. Sumbar)

 

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu memberikan pelajaran penting bagi generasi muda, diantaranya adalah Sumbar tidak kekurangan stok pemimpin daerah.  Empat pasangan calon mengapung kepermukaan, semuanya punya kapasitas kepemimpinan yang memadai.  Terpilihnya pasangan calon Mahyeldi-Audy sampai kemudian dilantik Presiden Jokowi pada tanggal 25 Februari 2021 menjadi awal bagi kepemimpinan baru di Sumbar.

 

Baca Juga : Perang Inovasi dalam Era Disrupsi

Ada konsekuensi logis dari naik kelasnya Mahyeldi sebagai Gubernur dari jabatan sebelumnya sebagai Walikota Padang.  Yaitu, naik kelas pula Hendri Septa menjadi Walikota Padang menggantikan beliau.  Tentu saja jabatan Wakil Walikota Padang menjadi kosong.

Menurut informasi humas Kota Padang, melalui panfage-nya, diketahui bahwa Gubernur Sumbar akan melantik Hendri Septa sebagai Walikota Padang yang definitif pada rabu, 7 April 2021 di Istana Gubernur. Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt. Walikota Padang Hendri Septa menjadi Walikota Padang definitif telah diterbitkan Kemendagri RI pada 28 Maret 2021. Salinan SK Pengangkatan tersebut baru diterima oleh Biro Pemerintahan Pemprov. Sumbar pada 1 April 2021. Pada saat yang sama juga telah diterbitkan SK pemberhentian Mahyeldi sebagai Walikota Padang sebelumnya.

Baca Juga : Kita Perlu Bersemangat Walau Kondisi Sulit

Jika merujuk telah terbitnya SK kemendagri berkaitan dengan penetapan Hendri Septa sebagai Walikota Padang, maka proses pengisian jabatan Wakil Walikota (Wawako) Padang akan segera berlangsung pula setelah itu.

Merujuk pada UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang, secara umum pada pasal 176 tergambar bahwa bilamana wakil walikota berhenti maka pengisian jabatan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.  Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil walikota kepada DPRD  melalui Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam konteks Padang, partai pengusung Mahyeldi-Hendri Septa adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Maka kedua partai ini pulalah yang berhak mengusulkan calon Wawako Padang sebanyak 2 orang sebagai pengganti Hendri Septa yang menjadi mengisi jabatan Walikota.

Setelah itu tentu saja proses pengusulan calon wakil wali kota juga akan dimulai.  Siapapun yang diusulkan oleh partai pengusung adalah hak partai pengusung. namun masyarakat tentu saja berharap agar ada kebijaksanaan kedua partai untuk mempertontonkan politik badunsanak, politik yang elegan. Tidak berkepanjangan, tidak ada sandiwara politik berupa mengulur-ulur proses, dan sebagainya.

Menurut UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 66, secara spesifik menggambarkan bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  Selain itu, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana disebut diatas, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Wakil Kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Sedemikian pentingnya keberadaan Wakil Wali Kota untuk menyukseskan pembangunan daerah, kita mengharapkan kebijaksanaan dari PKS dan PAN untuk melakukan musyawarah antar kedua partai untuk segera menentukan figur yang dinilai tepat sebagai mendampingi Walikota Hendri Septa.

Berkaca dari pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berlarut-larut beberapa waktu silam, tentu kita tidak menginginkan hal yang sama terjadi di Kota Padang. Kepemimpinan pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa, selama memimpin Kota Padang, cukup serasi. Minimal di publik tidak muncul dinamika berarti. Cukup saling melengkapi walaupun berasal dari partai yang berbeda. Kematangan dalam memimpin dan berbagi peran dan tugas setidaknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh Walikota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota yang akan mendampinginya. Hendri Septa dari PAN yang awalnya Wakil Wali Kota, kemudian menjadi Wali Kota. Secara etika politik, rasanya tidak salah menjadikan Wakil Wali Kota dari PKS. Ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di masa yang akan datang. Bahwa proses politik didalamnya ada semangat badunsanak (kekeluargaan). Tidak semua yang dilakukan oleh tokoh politik harus mengedepankan kepentingan politik saat ada peluang. Di dalamnya juga berkelindan etika sebagai sesama negarawan.

Kita yakin, di Kota Padang semangat saling melengkapi masih ada. Sekali lagi, Kita berharap pengisian jabatan wakil wali kota Padang tidak berlarut-larut karena ingin tarik dan ulur untuk menghidupkan dinamika politik. Kunci utamanya adalah PKS dan PAN.

Beberapa tugas penting menanti bagi Walikota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota yang akan dipilih, adalah memastikan pekat (penyakit masyarakat, seperti prostitusi, miras, judi, narkoba, pencurian, pemerkosaan, tawuran) dapat diberantas dan memetakan penyebaran LGBT dan menanggulanginya. Walaupun kondisi pandemi covid-19 masih menghantui, tugas penting yang disebutkan tadi, tetap harus jadi prioritas utama. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Penulis
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]