Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, PKS: Ini Langkah Mundur


Selasa, 13 April 2021 - 14:55:44 WIB
Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, PKS: Ini Langkah Mundur Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan keputusan pemerintah yang melebur atau menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Mulyanto, kebijakan pemerintah itu semakin melemahkan ekosistem inovasi nasional. Kebijakan ristek semestinya semakin mengarah ke “hilir” dalam rangka komersialisasi hasil ristek dalam industri dan sistem ekonomi nasional, bukan berorientasi ke “hulu” di mana ristek tersubordinasi di bawah pembangunan manusia (pendidikan). 

Baca Juga : Arus Balik, Pemudik Siap-siap Dibawa ke RSD Wisma Atlet jika Reakif Covid-19

Padahal semangat UU No. 11/ 2019 tentang Sistem Nasional Iptek yang mencabut UU.18/2002 bermaksud memperkuat kelembagaan iptek agar tidak terjadi tumpang-tindih program dan anggaran. 

Anggaran iptek yang tercecer di berbagai lembaga litbang baik di lingkungan LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) maupun di kementerian teknis, dapat dikonsolidasikan untuk program-program besar yang lebih konkret dan berdampak luas. 

Baca Juga : Di Indonesia, Donasi untuk Palestina Terkumpul Rp 5 Miliar dalam 2 Hari

"Jadi tidak ada satu pasal pun dalam UU di atas yang mengamanatkan penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud. Penggabungan ini murni eksekutif order dalam rangka implementasi UU," tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya diterima Harianhaluan.com, Selasa (13/4/2021). 

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menilai penggabungan lebih sebagai efek administratif, di mana pemerintah menginginkan pembentukan Kementerian Investasi, sementara jumlah kementerian dibatasi oleh UU. Sehingga efek dominonya berdampak pada Kemenristek. 

"Kenapa harus Kemenristek, tidak kementerian lain?  Mungkin opsi ini yang diperkirakan dampak politiknya kecil karena menterinya bukan dari partai politik. Kemudian selama satu tahun bentuk organisasinya tidak jelas sekalipun dianggap tidak menimbulkan masalah apa-apa," kata mantan Sekretaris Kemenristek itu. 

Mulyanto menambahkan, secara substantif PKS menolak penggabungan tersebut. Menurutnya ini langkah mundur, set back dalam kaitannya dengan implementasi UU Sisnas Iptek di atas. 

"Kita punya pengalaman penggabungan Kemenristek-Dikti di periode pemerintahan sebelumnya, yang ternyata tidak sukses. Masak kita mau ulang lagi dengan penggabungan Kemendikbud-Ristek," politisi yang akrab disapa Pak Mul ini. 

Mulyanto menambahkan argumen penting untuk menolak penggabungan itu adalah terkait dengan pengembangan ekosistem inovasi. 

Prasyarat penting agar inovasi tumbuh secara nasional, dimana lembaga litbang dan industri berkolaborasi menghasilkan produk inovasi yang berdaya saing tinggi, sehingga secara perlahan tetapi pasti kita berubah dari Negara yang ekonominya berbasis pada sumber daya alam menjadi Negara yang berbasis pada inovasi (knowledge based economy) adalah adanya ekosistem inovasi yang utuh. 

"Industri berada di garda depan inovasi bangsa. Sementara perguruan tinggi dan lemlitbang pemerintah adalah faktor pendukung yang menghasilkan berbagai invensi (temuan riset) untuk diubah oleh industri menjadi produk inovasi. Proses kreatif tersebut harus didukung oleh atmosfer kebijakan yang supportif, yakni sebuah ekosistem inovasi yang kondusif. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]