RUU Kejaksaan, DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa


Selasa, 13 April 2021 - 16:39:27 WIB
RUU Kejaksaan, DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DPR masih menunggu surat presiden (Surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR. Namun pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam diskusi forum legislasi dengan tema "RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa", di Pressroom DPR, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga : Pengangguran Meningkat Tajam, Pemerintah Diminta Responsif Perluas Lapangan Pekerjaan

Penguatan ini, menurutnya, tentu harus sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kemudian PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan dalam hal ini juga dengan hakim.

"Sehingga bagaimana lembaga yuridis ini untuk bisa bersineri, karena proses penyidikan, masuk ke penuntutan, masuk kepada peradilan, tapi di dalam tindak pidana tertentu, lex spesialisnya bahwa yang namanya kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan namanya proses pengumpulan data, kemudian penyidikan, dan sekaligus penuntutan," jelas Azis.

Baca Juga : Anis Matta: Situasi Krisis, Indonesia Membutuhkan Narasi yang Menyatukan

"Nah ini juga yang harus ditempatkan posisi kejaksaan, disamping sebagai penuntut umum dalam undang-undang kejaksaan itu juga bagaimana sinergitas dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan kementerian-kementerian lainnya," sambungnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan dalam diskusi itu menyatakan, Komisi III sudah siap untuk melanjutkan atau menjalankan amanah pimpinan DPR. 

Hinca menjelaskan DPR kini menunggu Surat Presiden (surpes) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski reses, menurut Hinca, Komisi III akan terus mendiskusikan hal-hal penting dalam RUU Kejaksaan.

Hinca menuturkan kejaksaan kerap dianggap sebagai "kurir" atau mengantar berkas perkara yang disidik kepolisian ke meja persidangan. Padahal, Hinca menegaskan, kejaksaan merupakan pengendali utama terhadap suatu perkara sudah memenuhi unsur formal dan material.

"Sekarang kira-kira apa yang membuat pikiran Komisi III menginisiasi RUU Kejaksaan. Kami ingin melakukan penguatan pada semua lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, termasuk di dalamnya institusi kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga satu-satunya penuntut atas nama negara sudah waktunya untuk diperkuat," tegas Hinca.

Diketahui, RUU Kejaksaan ini merupakan usul inisiatif dari Komisi III DPR, yang kemudian di harmonisasi di Badan Legislasi, kemudian mengirim surat kepada pimpinan, dan pimpinan beberapa waktu lalu sudah memberikan persetujuan untuk pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]