Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang


Kamis, 15 April 2021 - 00:05:19 WIB
Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Oleh Reido Deskumar

(Ketua DPW Gema Keadilan Sumbar) 

Baca Juga : Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Kota Padang sudah resmi memiliki Walikota. Sejak dilantiknya Hendri Septa pada tanggal 7 April 2021. Dimana sebelumnya Hendri Septa menjabat sebagai wakil walikota dan selanjutnya pelaksana tugas Walikota Padang. Posisi tersebut ditempatinnya untuk mengisi kekosangan setelah Buya Mahyeldi Ansharullah dilantik sebagai Gubernur Sumbar. 

Naik kelasnya Hendri Septa sebagai Walikota Padang, tentu meninggalkan kekosongan pada posisi wakil walikota. Sehingga perlu dipilih segera penggantinya agar roda pemerintahan Kota Padang bisa berjalan dengan seimbang. Selain itu visi misi yang telah dituangkan bisa direalisasikan dengan cepat. 

Baca Juga : Kenangan Bersama Bang Rusdi Lubis

Perlu diketahui, pemerintahan Kota Padang periode 2019-2024 merupakan koalisi klasik antara PKS dan PAN. Buya Mahyeldi Ansharullah sebagai walikota dan Hendri Septa wakil walikota. Koalisi PKS dan PAN juga pernah terjalin pada periode 2009 – 2014 menempatkan Fauzi Bahar sebagai walikota dan Buya Mahyeldi Ansharullah wakil walikota. Sehingga tidak asing lagi bagi PKS dan PAN dalam berkomunikasi dan membicarakan hal-hal strategis. Termasuk posisi wakil walikota. 

Dalam perjalanan pemerintahan, koalisi PKS dan PAN sangat berjalan harmonis. Tidak ada keretakan apalagi pecah kongsi. Buya Mahyeldi Ansharullah selama menjabat sebagai walikota, sangat memberikan ruang kepada Hendri Septa untuk berkontribusi. Bahkan Buya Mahyeldi Ansharullah tidak segan-segan sharing knowledge dan pengalaman kepada Hendri Septa. 

Hubungan yang sangat harmonis ini, menjadi modal yang baik dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang. Tak begitu rumit sebenarnya apa lagi sampai berkerut pula kening dibuatnya. Cukup duduk bersama PKS dan PAN, selesai itu barang. 

Secara koalisi politik, PKS dan PAN merupakan partai yang memiliki peran strartegis dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang. Akan tetapi secara etika politik koalisi, sudah mutlak posisi Wakil Walikota Padang milik PKS. Kenapa demikian? Sederhana saja. Hendri Septa sebagai kader PAN sudah menjadi walikota. Sangat tidak logis jika wakil walikota juga dari PAN. Namanya juga koalisi, jika PAN sudah mendapatkan posisi, PKS juga harus mendapatkan posisi. 

Maka dari itu PAN harus menahan diri. Jangan sampai PAN pula yang begitu agresif mengambil posisi Wakil Walikota Padang. Cukup dengan menyerahkan dan mempercayai PKS untuk memilih sosok di internalnya yang memiliki kapasitas dan kapablitas untuk mendampingi Hendri Septa. 

Percayalah, PKS merupakan partai yang memiliki kader-kader terbaik. Dan itu sudah terbukti keberdaannya baik di pemerintahan provinsi, maupun kabupaten/kota di Suaetra Barat. Tak tanggung-tanggung , enam kandidat yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang sudah dimunculkan PKS ke Publik. Semua itu bukan pilihan sembarangan, sudah memiliki track record yang sangat baik. 

Agar kekosongan posisi Wakil Walikota Padang bisa dipenuhi segera, PKS dan PAN secepatnya harus menentukan sosok yang akan mengisi posisi tersebut. Jangan sampai berlarut-larut  sehingga muncul spekulasi dan opini liar yang tak elok. Apalagi Hendri Septa butuh partner untuk membantunya dalam melanjutkan pembangunan di Kota Padang.(*)

Editor : Dodi | Sumber : Penulis
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]