ASN Sumbar Jangan Gegabah, Ada Sanksi bagi yang Nekat Mudik Lebaran


Kamis, 15 April 2021 - 23:43:52 WIB
ASN Sumbar Jangan Gegabah, Ada Sanksi bagi yang Nekat Mudik Lebaran Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah pusat telah mengeluarkan keputusan untuk larangan mudik tahun 2021 yang di jadwalkan terhitung  tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Surat tersebut ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 7 April 2021. Sanksi untuk ASN yang melanggar acuan tersebut, merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca Juga : Sumbar Siapkan 50 Persen Jalur Zonasi pada PPDB 2021

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

Terdapat tiga jenis hukuman disiplin, yaitu ringan, sedang dan berat. Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Terkait larangan mudik ini, Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Baca Juga : Wako Pariaman Ajak Masyarakat Rawat Ekologi Pulau Angso Duo

"Ya kita ikuti saja aturannya. Itu kan udah dari pusat, tegas Mahyeldi.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Mahyeldi berharap baik ASN maupun masyarakat Sumbar, tidak gegabah mengambil keputusan di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini. Sebab, untuk memutus rantai penyebaran covid-19, diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat, untuk mau mematuhi kesepakatan bersama.

Sebelumnya, Sebelumnya, mudik lebaran tahun 2021 dilarang sebagaimana yang terjadi pada lebaran tahun 2020 lalu. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah rapat tingkat menteri dan sudah berkonsultasi dengan presiden.

“Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” katanya Jumat (26/3/2021), dikutip dari Okezone.

Dia mengatakan bahwa larangan ini berlaku untuk semua elemen masyarakat.

“Berlaku untuk seluruh ASN, TNI/Polri BUMN karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dengan begitu diharapkan agar upaya vaksinasi yang tengah berjalan dapat berdampak maksimal.

“Sehingga upaya vaksinasi yang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan semaksimal mungkin yang diharapkan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]