Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Makul Wajib, Ketua MPR: PP 57/2021 Cacat Hukum


Sabtu, 17 April 2021 - 06:19:07 WIB
Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Makul Wajib, Ketua MPR: PP 57/2021 Cacat Hukum Ketua MPR Bambang Soesatyo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah/PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan tanggal 30 Maret 2021 lalu. PP tersebut tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib

Menyikapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji kembali PP tersebut, serta memberikan penjelasan mengenai isi PP yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Baca Juga : Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Dedi Mulyadi: Ganti Saja Jadi Wisata Religi

Kemudian Pasal 40 ayat (2) PP No. 57/2021 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/Kejuruan, dan Muatan Lokal. 

"MPR berpendapat, PP tersebut secara hierarki sudah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu UU, dan tidak memenuhi asas perundang-undangan. Karena itu, PP tersebut secara yuridis cacat hukum dan harus segera direvisi atau dicabut agar sesuai dan sejalan dengan UU yang berlaku," tegas Bamsoet, begitu dia akrab disapa, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga : Dukung Perjuangan Rakyat Palestina, Indonesia Lakukan Upaya Maksimal di Semua Lini

Bamsoet meminta pemerintah untuk segera membahas ulang, mengevaluasi, dan merevisi PP tersebut, mengingat dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam, serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia sendiri. 

"MPR berpendapat bahwa Pancasila dan bahasa Indonesia hendaknya wajib ditanamkan kepada seluruh anak bangsa, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini," tegas Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan pemerintah, agar dalam membuat suatu regulasi atau kebijakan terkait pendidikan, hendaknya membuka ruang dialog dengan akademisi, seperti guru dan dosen sebagai pengampu materi.

Dengan demikian, seluruh regulasi maupun kebijakan dapat memenuhi unsur keberlakuan sosiologis dan menjadi pegangan/patokan dalam semua tindakan untuk menghormati dasar negara, yaitu Pancasila, dan pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]