Komisi VII DPR Mulyanto: Harga Listrik di Indonesia Sudah Mahal dan Tak Perlu Dinaikkan Lagi


Sabtu, 17 April 2021 - 17:57:06 WIB
Komisi VII DPR Mulyanto: Harga Listrik di Indonesia Sudah Mahal dan Tak Perlu Dinaikkan Lagi Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Harga listrik di Indonesia saat ini sudah mahal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN bahkan dengan China. Karena itu, pemerintah atau PLN tidak perlu menaikkan tarif lagi.

"Harga listrik rumah tangga di Indonesia hampir dua kali lipat dari Malaysia dan masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik di Laos, Vietnam dan China," sebut anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Harianhaluan.com, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga : Duta Besar India Apresiasi Bantuan Tabung Oksigen dari Indonesia

Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS itu, harga listrik untuk rumah tangga di Malaysia, Vietnam dan China masing-masing sebesar Rp 895/kWh, Rp 1.190/kWh, dan Rp 1.219/kWh. 

Sementara harga listrik PLN untuk pelanggan rumah tangga rata-rata Rp 1.467/kWh. Harga listrik di Thailand lebih mahal dari Indonesia, yakni sebesar Rp 1.771/kWh.

Baca Juga : Pulang Baksos, Kapolres Maybrat Papua Barat Ditembaki Kelompok Bersenjata

Anehnya lagi menurut legislator dari Banten itu, harga listrik pelanggan bisnis di Indonesia lebih murah dari pelanggan rumah tangga. Kebalikan dari negara tetangga Malaysia, Vietnam dan China yang malah untuk tarif pelanggan rumah tangga lebih murah.

Karena Mulyanto mengusulkan kepada pemerintah agar mengkaji secara seksama kebijakan harga listrik ini agar lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil ketimbang kepada para pengusaha.

"Selain itu, PLN harus terus-menerus melakukan efisiensi yang berkeadilan atas angka BPP (biaya pokok pembangkitan listrik)-nya. Masa harga listrik kita kalah murah dibandingkan Malaysia. Ini kan aneh," imbuh Mulyanto. 

Mulyanto juga minta PLN untuk melakukan negosiasi ulang mengenai jadwal operasi pembangkit baru agar tidak semakin menekan keuangan PLN.

Jangan sampai program 35 ribu MW semakin menambah surplus listrik yang sudah lebih dari 30%, yang akhirnya membuat PLN terkena penalti untuk membayar TOP (take or pay) atas listrik yang tidak digunakannya.

"Ini kan mubazir, ujung-ujungnya menjadi beban keuangan negara. Jangan sampai masyarakat berpikir negatif bahwa kenaikan tarif listrik ini karena PLN didikte pengusaha listrik swasta (IPP) karena ketergantungan PLN yang kian hari semakin besar terhadap listrik swasta,” jelas Mulyanto.(*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Nova Anggraini
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]