Jamin Aset Ulayat, Pemkab Dharmasraya Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Reforma Agraria


Selasa, 20 April 2021 - 20:18:01 WIB
Jamin Aset Ulayat, Pemkab Dharmasraya Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Reforma Agraria Ilustrasi

PULAU PUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Ir MHD Afifi, mengajak masyarakat di daerah itu memanfaatkan program Reforma Agraria sebagai upaya menjamin legalitas hak ulayat atas tanah adat kaum.

"Pemerintah membuka peluang melalui skema perhutanan sosial yang mana salah satunya adalah memberikan pengakuan legalitas terhadap tanah ulayat milik suatu masyarakat adat," ungkapnya, di Pulau Punjung, Selasa (20/4).

Baca Juga : Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumbar Bertambah 126 Orang

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

Nantinya, lanjut dia, pemerintah melalui dinas terkait akan memberikan rekomendasi dan membantu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan sertifikat hak milik oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

Untuk tanah ulayat, lanjutnya, pada sertifikat tersebut akan dicantumkan secara lengkap keterangan tentang bidang tanah yang dilegalisasi meliputi nama ninik mamak dan kaum yang menjadi ahli waris dan pemilik sah.

Baca Juga : Update Penularan Virus Corona di Sumbar, Pasien Positif Bertambah 94 Kasus

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

"Sehingga prilaku wan prestasi antar sesama kaum adat sehingga memicu konflik internal maupun eksternal terkait tanah ulayat bisa diperkecil potensi terjadinya," jelas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan pengembangan program perhutanan sosial adalah solusi untuk mengurangi konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait pemanfaatan hutan kawasan.

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, setidaknya ada lima skema tentang Kemitraan Kehutanan yang tergabung dalam program Perhutanan Sosial, bisa menjadi solusi penguraian konflik yang ada di kawasan hutan, yakni Hutan Desa/Nagari, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.

"Kendala selama ini banyak pemerintah daerah beranggapan bahwa masalah perhutanan sosial adalah ruang lingkup program nasional, anggapan keliru inilah yang menjadi salah satu pemicu bermunculannya risiko deforestasi atau pengalihan fungsi hutan oleh masyarakat," urainya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan berusaha maksimal agar reforma agraria bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, kementerian dan lembaga terkait berupaya agar tanah yang didistribusikan kepada masyarakat tidak hanya menjadi aset, tetapi juga bisa menjadi akses ke perbankan dan lembaga keuangan.

"Ini agak rumit dan pasti akan melibatkan banyak kementerian, tapi harus dicari supaya tanah itu nantinya tidak hanya menjadi aset tapi juga akses," kata Sofyan.

Dalam program ini, kata Sofyan, pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap warga yang menerima hak penggunaan lahan, agar lahan digunakan memperbaiki taraf hidup mereka. (*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]