Kasus Pembangunan Ruko, Pihak Pengembang Diduga Langgar Garis Sempadan


Rabu, 21 April 2021 - 23:26:58 WIB
Kasus Pembangunan Ruko, Pihak Pengembang Diduga Langgar Garis Sempadan Petugas dan penyidik Satpol-PP Pekanbaru melakukan pengecekan terhadap bangunan ruko yang melanggar aturan GSB. (Ist-Haluanriau.co)

PEKANBARU,HARIANHALUAN.COM- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru, menyatakan pihak pengembang telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada pembangunan Rumah Toko (Ruko) di komplek Perumahan Villa Karya Bakti Housing, Pekanbaru, Riau.

Hal itu disampaikan oleh Kanit Penyidik Satpolpp Pekanbaru Hendri Z, Rabu (21/4/2021), setelah pihaknya turun langsung melakukan pengukuran, dan memang terbukti ada beberapa temuan yang tidak sesuai.

Baca Juga : Aparat Korban Pencatut Nama Penerima Bantuan THR Pemnag Gunung Medan Bantah Terlibat

“Jadi dari hasil yang telah kita pelajari terkait bangunan ruko 8 pintu tersebut ditemukan pelanggaran sekitar 50 cm isisi sebelah kiri ruko,” jelas Hendri Z., sepertyi dikutip dari Haluanriau.co.

Dengan apa yang menjadi temuan, pihaknya akan memberikan teguran kepada pengembang dan mengarahkan agar pengembang melakukan mediasi dengan masyarakat sekitar. Sebab, bangunan ruko tersebut seharusnya dijadikan sebagai tempat Fasilitas Sosial (Fasos).

Baca Juga : Keterlaluan! Seorang Pria Nekat Pukuli Imam Masjid saat Pimpin Salat di Pekanbaru

“Atas pelanggaran yang dilakukan pengembang kita mengarahkan agar melakukan mediasi kepada warga menimbang pelanggaranya tidak terlalu signifikan,” jelasnya.

Jika hal itu tidak dilakukan oleh pengembang, mau tidak mau harus membongkar bangunan jika Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan pelebaran jalan diarea tersebut.

“Jika tidak dilaksanakan maka kita akan berikan surat pernyataan, apabila sewaktu-waktu pemerintah melakukan pelebaran jalan disitu maka bangunan tersebut harus siap dibongkar,” tutupnya.

Sementara itu, terkait diketahui adanya pelanggaran, warga setempat sementara ini masih memepercayakan instansi terkait yakni Satpol PP untuk menyelesaikan permasalahanya.

Jika memang benar ada pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang silahkan diproses sesuai dengan Perda yang berlaku,

“jika memang upaya mediasi yang harus dilakukan kita siap menunggu pengembang,” kata Aan salah satu warga setempat.

Lebih jauh warga juga sangat berharap panggilan mediasi dengan warga tersebut pihak pengembang harus hadir dan ini menjadi mediasi terakhir.

“Mengambil pelajaran sebelumnya, pangilan dari DTMPTSP yang sudah dilakukan, hanya warga , Satpol PP, PUPR saja yang hadir sementara pengembang tidak mau hadir karena meresa tidak bersalah,” singkat warga itu.

 

Editor : Dodi | Sumber : Haluanriau.co
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]