Idul Fitri, Warga Hanya Dibolehkan Mudik dalam Provinsi


Kamis, 22 April 2021 - 23:11:25 WIB
Idul Fitri, Warga Hanya Dibolehkan Mudik dalam Provinsi ilustrasi mudik | pexels.com/@nubikini

BATAM,HARIANHALUAN.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun membolehkan masyarakat untuk mudik lokal atau mudik ke kampung halaman yang berada dalam wilayah Provinsi Kepri saja.

Pemkab menginstruksikan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan mudik ke kampung halaman di luar Provinsi Kepri pada lebaran tahun ini.

Baca Juga : Tazkiyatun Nafs

“Kami telah rapat koordinasi dengan Gubernur bersama FKPD Kepri dan kabupaten/kota se Kepri, salah satunya membahas arus mudik. Ketentuan pemerintah pusat, mudik dilarang dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Bupati Karimun Muhammad Firmansyah  dikutip dari Haluankepri.com, Kamis (22/4/2021)

Kata Firmansyah, dalam rapat itu ada yang menjadi perhatian peserta rapat untuk membolehkan mudik lokal dalam Provinsi Kepri.

Baca Juga : Safari Ramadan, Gubernur Sumbar Sampaikan 7 Keistimewaan Alquran

“Keputusan rapat koordinasi kita dengan Pak Gubernur, beliau akan mempelajarinya. Kalau memungkinkan, mudik hanya dibolehkan pada level dalam provinsi,” jelas Firmansyah.

Namun, apa saja yang menjadi syarat untuk keberangkatan itu masih belum diputuskan.

“Apa yang menjadi syaratnya, masih kita tunggu tindak lanjut dari Pak Gubernur, apakah nanti akan mengeluarkan surat edaran tentang hal itu masih kita tunggu,” tuturnya lagi.

PNS Dilarang Mudik

Sementara itu, Plh Bupati Karimun Muhammad Firmansyah, menegaskan kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak dibenarkan melakukan mudik lebaran ke luar Provinsi Kepri.

“Sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh MenPAN RB, bahwa ketika ada PNS yang ketahuan mudik pasti ada sanksinya,” kata Firman.

Pihaknya menyebut, akan mengawasi PNS di lingkungan Pemkab Karimun yang akan melakukan mudik ke kampung halaman, jika ketahuan akan dilaporkan ke Menpan RB untuk diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

“Sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ada sanksi ringan, sedang dan berat,” ujarnya. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Haluankepri.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]