"Pantun Cerewet" Doni Monardo untuk Sadarkan Masyarakat


Kamis, 06 Mei 2021 - 12:15:01 WIB
"Pantun Cerewet" Doni Monardo untuk Sadarkan Masyarakat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo

HARIANHALUAN.COM - "Belum minum bikin tenggorokan seret. Menjelang buka siapkan es dawet. Agar korban covid tidak berderet. Tak apalah mulut ini harus selalu cerewet," kata Doni Monardo dalam sebuah pantun menjelang waktu berbuka puasa, di penghujung acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 dan Larangan Mudik di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), di Jalan Kapten A Rivai Nomor 3, Sungai Pangeran, Kota Palembang, Rabu (5/5/2021) sore.

Di Bumi “Wong Kito Galo” itu, Doni Monardo menyampaikan pantun untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mewaspadai penyebaran Covid-19 terutama jelang Idulfitri, di mana mobilisasi masyarakat akan cenderung meningkat.

Doni Monardo mengatakan, hampir semua provinsi di Sumatera sudah ia datangi untuk mengoordinasikan dan memastikan penanganan Covid-19 berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga : 40 Negara di Dunia Tak Bisa Beri Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

"Saya diperintah Bapak Presiden untuk keliling, memastikan pengendalian Covid-19 berada pada satu garis komando. Komando Bapak Presiden jelas, yaitu larangan mudik. Jangan lagi dinarasikan aneh-aneh. Jangan pula ditafsir macam-macam. Dilarang artinya ya dilarang, tidak boleh mudik,” tegas kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana( BNPB) yang juga ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Ada dua alasan mengapada kehadiran Doni Monardo ke Palembang menjadi sangat penting. Pertama, jumlah kasus aktif meningkat. Kedua, menjelang musim mudik Lebaran.

Doni Monardo pun kembali mengingatkan bahwa pemerintah melarang masyarakat mudik pada perayaan Idulfitri 2021. Doni menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara.

Sebelumnya dalam talkshow "Jaga Keluarga, Tidak Mudik", yang disiarkan melalui Youtube BNPB Indonesia, Rabu (5/5/2021) pagi, Doni juga menegaskan bahwa larangan muduk adalah keputusan politik negara.

"Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara," tegasnya dalam talkshow yang turut dihadiri sejumlah wakil kepala daerah tersebut.

Doni Monardo menyebutkan, data BNPB per 3 Mei 2021, terdapat 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif. Pada tingkat provinsi, Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif.

Catatan Satgas Covid-19, per 4 Mei 2021, jumlah kasus aktif di Sumsel 1.417 (6,76%) di atas kasus aktif nasional yang 5,88%. Sementara jumlah kasus sembuh 18.499 (88,30%) di bawah kasus sembuh nasional yang 91,39%. Sedangkan, jumlah kasus meninggal 1.033 (4,93%) di atas kasus meninggal nasional yang 2,74%.

“Beberapa bulan lalu, Sumatera Selatan relatif landai. Tapi hari ini, sudah menunjukkan tren naik, bahkan menempati urutan ketiga nasional. Jadi, saya tekankan, jangan anggap enteng Covid-19. Sekali lagi, jangan anggap enteng! Ingat, masih ada 17% masyarakat kita yang tidak percaya (ada) Covid-19 itu ada,” kata Doni.

Pejabat Harus Ceret

Ditambahkan, para pejabat harus mau cerewet. Bahkan, cerewetnya pejabat saja tidak cukup, tetapi harus melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Jalankan larangan mudik dengan penuh tanggung jawab untuk keselamatan rakyat.

“Bapak Wagub (Sumsel), harap berkoordinasi dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Forkopimda lainnya untuk menyediakan sarana karantina. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada menyesal kemudian tak ada guna,” tegas mantan Danjen Kopassus itu kepada Wagub Sumsel Mawardi Yahya, yang mendampingi Doni Monardo memimpin rakor tersebut.

Sudah banyak terjadi, kata Doni, para pemudik pulang membawa virus. Begitu ia kembali ke kota, yang ditinggal terpapar Covid-19. Karena fasilitas kesehatan (faskes) di daerah kurang memadai, akhirnya meninggal dunia. Di satu daerah, bahkan seorang pemudik membawa virus dan menularkan ke satu rukun tetangga (RT).

“Janganlah kita masa bodoh dan anggap enteng. Ingat, kasus India harus jadi pelajaran. Negara yang semula landai bahkan hampir bisa mengendalikan Covid-19, hanya karena perayaan tradisi, pelonggaran kegiatan olahraga, mendadak melonjak mengerikan. Kalau sudah seperti itu, sangat sulit mengendalikan. Berapa pun biaya tidak akan pernah cukup,” papar Doni Monardo.

Mengakhiri arahannya, Doni Monardo melansir tiga inspirasi universal yang hendaknya bisa dijadikan pegangan.

Pertama, prinsip "salus populi suprema lex”, yang artinya, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kedua, amanat konstitusi negara (UUD 1945) bahwa negara wajib melindungi warga negaranya.

“Terakhir, saya kutipkan surat Al-Ashr: Demi masa/sungguh, manusia berada dalam kerugian/kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran,” kata Doni.

Doni melengkapi arahannya dengan imbauan agar kita mengerjakan kebajikan dengan saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran.

“Bersabarlah untuk tidak mudik. Mudik bisa diganti dengan silaturahim virtual. Dana mudik bisa ditransfer ke kampung untuk membantu kerabatnya. Niscaya, kita berada di jalan yang benar,” pungkasnya.

Menurut Egy Massadiah, tenaga ahli BNPB yang ikut mendampingi perjalanan Doni Monardo, setelah kunjungan ke Sumatera Selatan, pada Kamis (6/5/2021) ini dilanjutkan kunjungan ke Jambi lewat jalur darat.

"Maka lengkaplah 10 provinsi yang ada di Sumatera telah disambangi Ketua Satgas Doni Monardo," jelas Egy Massadiah. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : beritasatu.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]