Mobilitas Masyarakat antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Diatur Dalam SE Gubernur Sumbar


Ahad, 09 Mei 2021 - 13:30:11 WIB
Mobilitas Masyarakat antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Diatur Dalam SE Gubernur Sumbar Mobilitas Masyarakat antar Kabupaten Kota dalam Provinsi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Mobilitas Masyarakat antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi juga diatur dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (8/5/2021).

Simak Terus Berita Sumbar Hari ini di Harianhaluan.com

Dalam Surat tersebut, Mahyeldi mengatakan masyarakat pelaku perjalanan baik  perorangan ataupun bersama-sama dari suatu Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Sumbar dengan catatan tetap memberlakukan protocol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Seperti, kapasitas jumlah penumpang kendaraan dari daerah zona merah dan oranye hanya boleh paling banyak 50% dari kapasitas tempat duduk. Dari daerah zona kuning dapat mengisi tempat duduk paling banyak 70% dan dari daerah hijau dapat mengisi tempat duduk sesuai jumlah kapasitas yang ada.

Baca Juga : Pemko Padang Panjang Sosialisasikan Peluang Kerja ke Luar Negeri

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

“Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan berbagai upaya dan Tindakan yang dianggap perlu dan penting yang disesuaikan dengan  kebutuhan dan karakteristik kabupaten/Kota berdasarkan zona masing-masing daerah yang ditetapkan Satga Covid-19 Provinsi Sumbar yang dikeluarkan setiap hari Minggu,” ujarnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut Gubernur Sumbar meminta Bupati dan Walikota agar dapat  melakukan hal berikut:

1.    Selalu berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan yang dianggap penting dan perlu dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
2.    Melakukan sosialisasi secara intens dan massif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini secara luas dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan media.
3.    Agar melibatkan seluruh potensi institusi informal masyarakat, sperti niniak mamak, alim ulama. Cadiak pandai, bundo kanduang, Pemuda parik paga nagari, kaum milineal, pimpinan perusahaan dan atau tokoh lainnya yang memiliki pengaruh/influencer untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
4.    Optimalisasi dan ikut mengawasi fungsi posko pengamanan terpadu pada Pelabuhan laut, badar udara serta terminal yang menjadi pintu keluar masuk dari dan ke wilayah Kabupaten/Kota masing-masing, serta mengoptimalkan posko.
5.    Agar Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota meningkatkan berbagai upayya yang dianggap perlu dan penting, serta berinovasi berbasis kearifan lokal untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di daerahnya. (*)

Reporter : Endrik Ahmad Iqbal | Editor : Heldi Satria
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]