LBH: Pembatalan SKB 3 Menteri Warning bagi Pemerintah Pusat untuk Tidak Semena-mena Mengambilalih Kewenangan Daerah


Ahad, 09 Mei 2021 - 19:55:45 WIB
LBH: Pembatalan SKB 3 Menteri Warning bagi Pemerintah Pusat untuk Tidak Semena-mena Mengambilalih Kewenangan Daerah Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dilingkungan sekolah adalah sudah tepat. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LBH Pusat Advokasi Sinergi Ofis Ricardo.

"Putusan MA ini sudah tepat. Apresiasi kita berikan kepada MA atas putusan ini. Ini juga sebagai warning bagi pemerintah pusat untuk tidak sembarangan membuat aturan yang justru membuat kegaduhan," ungkapnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa melalui SKB ini pemerintah telah melanggar Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga : Benarkah Jokowi Tak Akan Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode?

“Dalam pasal-pasal ini majelis hakim menyoroti pemerintah pusat yang terkesan ‘mengambil’ kewenangan pemerintah daerah. Padahal di dalam Pasal 10 Urusan Pemerintahan Absolut sudah jelas mengatur kewenangan pemerintah pusat yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pasal 11 dan 12 mengatur kewenangan di bidang Pendidikan adalah kewenangan pemerintah daerah. Ini sudah sangat jelas sekali,” ungkapnya.

Ofis Ricardo menegaskan bahwa Undang-undang telah memberikan batasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, sudah seharusnya pemerintah tidak keluar dari aturan, Pemerintah seharusnya fokus saja dengan apa yang menjadi kewenangannya.

Lebih jauh majelis hakim menilai SKB Tiga Menteri ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 menjabarkan pendidikan sebagai salah satu upaya membentuk peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan.

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa selain Pancasila dan UUD 1945, pendidikan nasional juga harus berakar pada "nilai-nilai agama" dan kebudayaan nasional serta tuntutan zaman.

Majelis Hakim juga menyoroti Pasal 3 UU 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ofis Ricardo menyatakan kalau seorang siswa dengan agama tertentu mengenakan pakaian yang identik dengan agamanya, ini dilindungi oleh undang-undang. Apalagi Indonesia yang majemuk ada kearifan lokal tiap daerah yang juga harus diakui.

“Oleh karena itu, banyaknya penolakan masyarakat menolak SKB ini saat awal mula muncul sangat berdasar. Putusan MA ini semakin memperjelas itu semua”, tambahnya.

Ofis Ricardo menyarankan kepada Pemerintah fokus pada permasalahan publik yang krusial daripada mengurusi sesuatu yang bukan kewenangannya seperti upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang telah menjadi amanat konstitusi.

"Saya kira ini lebih riil di dalam menjawab persoalan masyarakat belakangan ini,” tandasnya. (*)

Editor : Milna Miana | Sumber : Relis
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]