Pembangunan dan Keadilan bagi Padagang Kaki Lima


Senin, 10 Mei 2021 - 22:48:07 WIB
Pembangunan dan Keadilan bagi Padagang Kaki Lima Ilustrasi PKL.

KEBERADAAN pedagang kaki lima  tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita. Di pinggir jalan atau trotoar dan pusat - pusat keramaian pedagang kaki lima, selalu hadir memberikan nuansa tersendiri.

Oleh : Mhd Irfan

Disamping modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pedagang kaki lima terbukti juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Sebagai sektor informal keberadaan pedagang kaki lima merupakan industri hilir produk yang dihasilkan oleh usaha-usaha mikro kecil dan menengah berupa produk pertanian, kerajinan, fashion dan kuliner sebagai industri hulu.
Dalam beberapa kasus tidak sedikit pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung terdampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  daerah. Penertiban dan penggusuran bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha  mikro mungkin sudah dianggap biasa atau suatu keadaan yang harus diterima dengan berat hati sebagai sebuah nasib. 

Baca Juga : PPN Sembako dalam Pusaran Polemik

Namun dibalik itu semua, kita melihat ada ketidakadilan. Ketidakadilan dan ketidakberpihakan ini yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Pemerintah dengan “kearifannya” membuat peraturan atau sebuah produk kebijakan hingga proses ketidakadilan ini berlangsung dan terus berlanjut. 
Tidak sedikit kebijakan yang diterbitkan hanya menguntungkan beberapa pihak dalam hal ini para pemilik modal (orang dengan modal besar) dan merugikan pihak lain seperti pedagang kecil dan pelaku usaha mikro yang pada dasarnya merupakan kelompok yang berjuang secara mandiri dan mampu mempertahankan ciri khas dan identitas suatu daerah melalui beragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan dan ini merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Ini yang mungkin terlupakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan pembuat kebijakan.  
Sudah seyogyanya pemerintah memperhatikan keberadaan pelaku industri kreatif ini dengan melakukan beragam program pendampingan sehingga target yang dinginkan pemerintah dalam program pembangunan seperti ketertiban, keindahan, kerapihan dan kenyamanan sejalan dengan peningkatan kesejahtaraan dan kemakmuran pelaku usaha mikro kecil khususnya dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. 

Para pelaku usaha mikro kecil ini seyogyanya mendapatkan perhatian pemerintah dalam program pembangunan dan pembuatan kebijakan.  Sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat . Di ujung, para pedagang kaki lima adalah insan, yang juga punya hati nurani yang bisa disentuh dengan kebijakan. Yang pasti,  tidak mungkin ada negeri yang tidak memiliki  peraturan.

Jika suatu saat ada kebijakan yang diharapkan akan menjadi angin segar, agaknya juga dapat diarifi sebagai anugerah, yang patut disyukuri dengan bentuk menjaga komitmen secara gentlemen dengan para pihak pemerintahan sebagai pembuat kebijakan .

Persoalan:
1.    Tersingkirnya pedagang kaki lima tidak saja berdampak pada perekonomian pelaku 
2.    Dampak terhadap usaha mikro yang melakukan produksi beragam produk kerajinan, pakaian, makanan
3.    Musyawarah Dialog untuk kebaikan bersama, Keberhasilan Pembangunan fisik harus diikuti dengan peningkatan kesejateraan dan kemakmuran masyarakat. 

Konklusi: 
Pemahaman tentang pembangunan disini tidak diartikan sebagai kata benda belaka namun sebuah diskursus, suatu pendirian atau suatu paham bahkan merupakan suatu idiologi teori tertentu tentang perubahan sosial menuju perubahan kearah yang lebih baik yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bukittinggi, 7 Mei 2021

(*)

Editor : Dodi | Sumber : penulis
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]