Ombudsman Sumbar akan Turunkan Tim Yustisi Awasi Pelanggar Prokes dan Maladministrasi Saat Lebaran


Selasa, 11 Mei 2021 - 10:59:57 WIB
Ombudsman Sumbar akan Turunkan Tim Yustisi Awasi Pelanggar Prokes dan Maladministrasi Saat Lebaran Yefri Heriani

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menurunkan Tim Pengawas Operasi Yustisi Pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Perda Sumbar 6/2020 pada saat libur Lebaran nanti.

Hal tersebut dikarenakan intensifnya kegiatan dari aparat penegakan hukum dalam menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker di Sumbar, yang seiring juga dengan meningkatnya kasus Covid-19 di provinsi ini. 

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di harianhaluan.com

Baca Juga : Pemko Padang Panjang Sosialisasikan Peluang Kerja ke Luar Negeri

"Ombudsman akan memantau pelaksanaannya yang dimungkinkan berpotensi terjadi maladministrasi di lapangan," ujar Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumbar, Selasa (11/5/2021).

Saat Lebaran ini, kata Yefri, bukan lagi pada tahapan sosialisasi, namun sudah pada tahapan penegakan hukum terhadap peraturan daerah di Sumbar.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di harianhaluan.com

Ancaman pidana bagi pelanggar Prokes yang tidak menggunakan masker berupa penjara paling lama 2 hari atau denda paling banyak Rp.250.000,00. Namun apabila pelanggar tersebut telah mendapatkan sanksi administratif lebih dari 1 kali. 

"Pemberian teguran tertulis, dan denda administratif seperti kerja sosial kepada pelanggar, dan penyetoran denda ke kas umum daerah butuh pengawasan para pihak agar tidak terjadi maladministrasi yang merupakan pintu masuk tindakan korupsi," kata Yefri. 

Khususnya dengan keberadaan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Data Pelanggaran Perda) Sumbar, Ombudsman mengimbau agar pembaharuan data hendaknya dilakukan secara rutin kepada masyarakat melalui media sosial atau sarana lainnya

Hanya saja, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda atai pelaporan pelanggaran perda yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan belum berjalan secara optimal. 

“Kerawanan adanya potensi maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, perbuatan tidak patut dan sebagainya oleh petugas sangat mungkin terjadi di lapangan” ujar Yefri. 

Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Barat Nomor: 08/Ed/GSB -2021, perjalanan lintas kabupaten/kota di Sumbar dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jumlah penumpang kendaraan.

Dari daerah zona merah dan zona oranye hanya boleh paling banyak 50% dari kapasitas tempat duduk, untuk daerah zona kuning dapat mengisi tempat duduk paling banyak 70%, dan dari daerah hijau dapat mengisi tempat duduk sesuai jumlah kapasitas yang ada.

Yunesa Rahman, Kepala Keasistenan Pencegahan, menambahkan bahwa Prokes di tempat wisata juga harus menjadi perhatian khusus dan serius oleh pemerintah, seperti memastikan pembatasan pengunjung 50%, melakukan pembersihan dan disinfeksi, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, melakukan pengecekan suhu, wajib masker, pembatasan jarak fisik paling kurang 1 meter, dan mencegah kerumunan orang.

Bahkan menurut SE Gubernur, penutupan objek wisata harus dilakukan untuk daerah-daerah dengan zona merah dan oranye.(*)


 

Reporter : Endrik | Editor : Nova Anggraini
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]