Sumbar Siapkan 50 Persen Jalur Zonasi pada PPDB 2021


Sabtu, 15 Mei 2021 - 23:10:54 WIB
Sumbar Siapkan 50 Persen Jalur Zonasi pada PPDB 2021 Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Benny Warlis kali ini diwakili oleh Asben Hendri, SE., MM Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar berkunjung ke Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan tanya jawab oleh masyarakat. Masyarakat mempertanyakan masalah zonasi PPDB sekolah SMA/SMK dan Kewenangan SMA dikembalikan ke Kabupaten/Kota. Kemudian masyarakat meminta Pemprov membantu Rumah Tafidh yang ada di Kota Sawahlunto. Adanya permintaan masyarakat terhadap pemekaran Desa Muaro Kalaban.

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

Lebih lanjut Asben menjawab pertanyaan tersebut bahwa Pendidikan merupakan salah satu upaya yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat di daerah, sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pendidikan perlu adanya penerimaan peserta didik baru yang terintegrasi dan komprehensif serta sesuai dengan kondisi daerah.

Baca Juga : Pemko Padang Panjang Sosialisasikan Peluang Kerja ke Luar Negeri

Penerimaan peserta didik baru yang terintegrasi dan komprehensif serta sesuai dengan kondisi daerah untuk tahun 2021 didasarkan ada Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan PPDB 2021 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

"Permendikbud tersebut mengatur PPDB 2021 untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui beberapa jalur pendaftaran yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan prestasi kecuali untuk jenjang SD," terang Asben.

Sementara, seleksi calon peserta didik baru tingkat SMK memiliki jalur pendaftaran yang berbeda. PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemda.

Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 202, antara lain jalur zonasi, yaitu :

1. Jalur Zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah

2. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah

3. Jalur Zonasi SMA paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah

Asben menjelaskan, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

"Namun penetapan tersebut harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut," ujar Asben.

Menurut Asben, kewenangan SMA untuk dikembalikan ke Kabupaten/kota, itu urusan Pemerintah Pusat, daerah hanya menjalankan amanat yang buat oleh Pemerintah. Pemerintah Provinsi akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Sementara untuk Pendirian rumah tahfidh dari masyarakat sangat perlu mendapat dukungan dari Pemda Kab/Kota dan Provinsi, untuk itu perlu melibatkan masyarakat secara totalitas dalam menghimpun pembiayaan rumah tahfidz.

"Untuk persoalan pemekaran desa harus dilakukan dengan aturan dan prosedur yang digariskan oleh regulasi. Harus ada persyaratan pemekaran dalam pemenuhan syarat desa tersebut untuk dimekarkan," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]