Sutan Riska Tuanku Kerajaan: Dana Nagari Masih Diprioritaskan untuk Penanganan Covid-19


Ahad, 16 Mei 2021 - 03:43:36 WIB
Sutan Riska Tuanku Kerajaan: Dana Nagari Masih Diprioritaskan untuk Penanganan Covid-19 Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM - Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan, sesuai peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa atau nagari pada tahun 2021 masih diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Serta pencapaian SDG's Nagari yang akan menyebabkan terhambatnya pembangunan di nagari.

Dengan prioritas dana desa tahun 2021, tentang pemulihan ekonomi masyarakat saat ini pemerintah masih membatasi pembangunan fisik infrastruktur melalui persyaratan minimal pelaksanaan Padat Karya Tunai paling sedikit 50 persen. 

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Baca Juga : Terkendala Dana, Pembuatan Tutup Bak Kontrol Trotoar Simpang Apar Batal

"Artinya, kita semua diharapkan sabar terlebih dahulu di tahun ini menghadapi usulan kebutuhan masyarakat di Musrenbang tingkat nagari, untuk kebutuhan pembangunan melalui Dana Nagari. Kita belum dapat berbuat banyak karena harus memenuhi kewajiban PKTD minimal 50 persen ini," ujarnya, dikutip Sabtu (15/5/2021).

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

Di sisi lain, ia menyampaikan yang menjadi prioritas Dana Desa tahun 2021 dalam pemulihan ekonomi yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 12 bulan. Bantuan tersebut senilai Rp 300 ribu perbulan dari Januari hingga Desember 2021. 

"Semoga bencana non alam pandemi Covid-19 segera berlalu di hadapan kita. Sehingga ekonomi masyarakat tidak terganggu lagi. Sehingga tahun depan PKTD minimal 50 persen dan BLT DD tidak ada lagi dan kita fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, bahwa untuk mendukung penanganan Covid-19 Dana Nagari ditentukan penggunaannya paling sedikit 8% dari pagu dana desa setiap Nagari. Ini untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di nagari.

"Untuk itu kami harapkan, nagari walaupun APB nya baru selesai ditetapkan, mau tidak mau harus kita taati aturan ini. Harus kita lakukan perubahan anggaran, sehingga penanganan pandemi Covid 19 dapat berjalan di seluruh nagari dari lapisan bawah," tukasnya lagi.

Di samping persoalan peningkatan ekonomi masyarakat dalam prioritas Dana Desa, ada prioritas nasional yang harus dieksekusi sampai ke tingkat nagari. Yaitu pencegahan gizi kronis (stunting), pengembangan ekonomi kreatif dan produk unggulan di nagari. Kemudian pengembangan wisata negeri (wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner), meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

"Termasuk pendataan nagari, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan nagari," sebutnya.(*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Merinda Faradianti | Sumber : Rilis Pemkab Dharmasraya
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]