DPRD Inhu Tolak Paripurna Penetapan Bupati Terpilih, Gubernur Siap Langsung ke Mendagri


Selasa, 18 Mei 2021 - 20:53:05 WIB
DPRD Inhu Tolak Paripurna Penetapan Bupati Terpilih, Gubernur Siap Langsung ke Mendagri Rezita Meilani Yopi ketika menerima SK penentapan oleh KPU Inhu. (Haluanriau.co)

PEKANBARU,HARIANHALUAN.COM-Disebabkan Bupati dan Wabup pilihan rakyat tidak  kunjung ditetapkan dengan paripurna dewan, Gubernur Riau, Syamsuar, telah menyurati DPRD Inhu melalui Pemkab.

Kepala Biro Tata Pemerintahan dan administrasi, Sudarman, mengatakan, surat Gubernur Riau tersebut, ditujukan kepada DPRD Kabupaten Inhu, setelah sebelumnya Paripurna penetapan kepala daerah terpilih pasangan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat, batal dilaksanakan. Walaupun KPU telah menetapkan Rezita Meylani-Junaidi Rachmat, memperoleh suara terbanyak.

“Pak Gubernur telah mengirimkan surat ke DPRD Inhu, untuk meminta percepatan paripurna Bupati terpilih. Dan nanti KPU menunggu selama 15 hari setelah surat masuk, selanjutnya akan diambil keputusan setelah pelaksanaan, apakah dilaksanakan atau tidak oleh DPRD Inhu,” kata Sudarman dilansir Haluanriau.co, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga : Seorang Wanita Lompat dari Lantai 3, Diduga Stres karena Positif Covid-19

Dijelaskan Sudarman, setelah penetapan pemenang pilkada dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU, DPRD Inhu memang telah melaksanakan paripurna, namun dikarenakan tidak kuorum maka paripurna batal dan tidak disahkan oleh DPRD penetapan kepala daerah terpilih.

Untuk itulah Gubernur mengirimkan surat agar DPRD Inhu mengadakan paripurna selanjutnya.

“Kalau tidak kuorum juga tentu diberi batas waktu 15 hari lagi untuk pelaksanannya. Dan KPU nanti akan menyampaikan ke Gubernur Riau untuk usulan penetapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada ulang Kabupaten Inhu. Setelah KPU menetapkan pemenang, Gubernur mengusulkan ke Mendagri penetapan kepala daerah,” kata Sudarman. 

“Itu kalau paripurna DPRD Inhu kembali tidak kuorum dan tidak menetapkannya. Sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016, tidak paripurna pun akan ada pengajuan dari Gubernur ke Mendagri. Dan kita menunggu SK penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dari Mendagri, dan selanjutnya dilakukan pelantikan,” kata Sudarman lagi.

Disinggung kapan akan dilakukan pelantikan, Sudarman mengatakan, semuanya tergatung dari SK Mendagri. Dan bisa saja pelantikan disamakan dengan kepala daerah lainya, dari Kabapaten Rohul, Siak, Rohil, Kansing dan Meranti.

“Kalau pelantikan menunggu SK Mendagri, tapi bisa saja pada bulan Juli nanti bersamaan dengan kepala daerah lainnya yang masa jabatannya habis pada bulan Juli. Tapi semua tergantung dari SK Mendagri,” kata Sudarman. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Haluanriau.co
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]