Pemko Padang Bakal Awasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Secara Elektronik


Sabtu, 05 Juni 2021 - 04:01:13 WIB
Pemko Padang Bakal Awasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Secara Elektronik Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Secara Elektronik

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengadakan Sosialisasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPKAD Kota Padang, Budi Payan, Jumat (4/6/2021).

Kepala BPKAD menjelaskan kegiatan itu bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Padang (Perwako) Nomor 34 Tahun 2021 tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab. Kemudian, monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang disejalankan dengan implementasi sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos secara elektronik.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Baca Juga : Solusi Ekonomi Syariah yang ditawarkan KADIN Palembang untuk bangkitkan UMKM

"Perwako ini mengamanatkan mulai dari pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban. Serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahap," katanya.

Simak Terus Berita Sumbar Hari Ini di Harianhaluan.com

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka dengan pengeolaan dana hibah dan bansos secara elektronik akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. 

"Di samping itu, akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya. 

Ditambahkannya, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mulai tahun anggaran 2021 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku. 

"Pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan secara elektronik merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas  dan integritas pengelolaan hibah dan bansos," sebutnya.

Katanya, dikembangkan pengelolaan dana hibah dan bansos secara elektronik maka dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Serta seluruh proses dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat diawasi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Padang Elvira dalam laporannya mengharapkan pengembangan sistem informasi pengelolaan hibah dan bansos ini secara elektronik diharapkan akan membawa dampak yang positif. 

"Pertama dapat memberikan kemudahan kepada penggunan layanan, kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan yang ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi," ungkapnya.(*)

Reporter : Merinda Faradianti | Editor : Merinda Faradianti
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]