Upgrading Perantau Migran Minang


Ahad, 06 Juni 2021 - 20:44:25 WIB
Upgrading Perantau Migran Minang Aznil Tan, tenaga profesional BP2MI.

Masyarakat Minang adalah pencetak generasi intelektual. Dalam pergerakan dan kepeloporan kemerdekaan Indonesia, peran tokoh-tokoh Minang sangat dominan seperti Tan Malaka, Hatta, M. Yamin, Sutan Syahrir,  Natsir,  Rasuna Said,  Ruhuna Kuddus, Hamka dan tokoh lainnya. Soekarno pernah berkata bahwa berpikirlah seperti orang Minang. Artinya orang Minang memiliki kualitas diri dan keintektualannya tidak diragukan lagi. 

Oleh: Aznil Tan - Tenaga Profesional BP2MI

Soekarno pun dalam menggali nilai-nilai Pancasila mendatangi Sumatera Barat untuk meminta masukan dari para cendekiawan Minang. Pada perumusan dasar negara, putera Minang Mohammad Yamin dan Hatta sangat memberi peran melahirkan Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila sudah tertanam ditengah masyarakat Minang. Istimewanya lagi, masyarakat Minang adalah masyarakat  perantau. 

Baca Juga : Membangun Warga Terlatih dalam Memperkokoh NKRI

Mereka terkenal perantau yang ulung dan mampu beradaptasi dengan kultur daerah setempat. Mereka berprofesi sebagai pedagang dan bekerja sebagai tenaga profesional di perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintahan serta politisi. Perantau Minang tidak saja ada di bumi nusantara tetapi juga menyebar di negara-negara Asia Pasifik, seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan negara lainnya. 

Kehadiran mereka di negara rantau pun memiliki peran yang besar sampai ke tingkat kekuasaan dan kancah politik. Halimah Yacob adalah puteri Minang berdagang nasi Padang menjadi Presiden Singapura. Etnis Minang banyak memberikan pengaruh kepada Singapura, baik sebagai pedagang, ulama, dan politisi. Di negara Malaysia, perantau  migran Minang bukan hal yang aneh lagi. Begitu juga peran orang Minang di negara-negara lainnya sebagai tokoh nasional negara setempat. 

Langkah Upgrading
Dua keunggulan dimiliki masyarakat Minang sebagaimana diuraikan diatas adalah aset dan potensi anak bangsa yang harus ditingkatkan terus. Terutama up-grading untuk merantau ke negara luar (migran). Dalam kultur Minang, makna merantau adalah meninggalkan kampung halaman (ranah Minang) untuk mencari nafkah dengan berdagang atau bekerja. Memang banyak orang Minang memaknakan "merantau" adalah berdagang di daerah atau negara orang lain.

Bukan pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di sebuah perusahaan. Makanya dunia PMI (Pekerja Migran Indonesia) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) kurang mendapat respon dari masyarakat Minang. Penempatan PMI di Sumatera Barat tercatat 3 tahun terakhir di UPT BP2MI cuma 2092 orang. Sementara perantau Minang jumlahnya diperkirakan setara kalaupun tidak lebih banyak daripada orang Minang yang ada di Sumatera Barat sendiri. 

Sisanya yang ratusan ribu orang Minang tidak terdata dalam Sisko BP2MI. Mereka merantau secara unprosedural atau pergi ke negara luar atas dasar kekerabatan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah atas keunikan orientasi masyarakat Minang yang pergi merantau ke negara luar. Pertama, pendataan anak bangsa Indonesia berada di luar negeri. Ini untuk melindungi anak bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, Pembukaan UUD 1945.

Dalam UU No.18 Tahun 2017 yang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Memang warga negara Indonesia yang berdagang (wirausahawan) di negara luar tidak dimasukkan sebagai PMI. Kedua, peningkatan kualitas perantau migran Minang. 

Inilah yang terpenting dilakukan. Meski motivasi perantau migran Minang sebagian besar berdagang, namun motivasi bekerja di negara asing menjadi pilihan bagi masyarakat Minang.  Untuk itu BP2MI melakukan Rapat Koordinasi Terbatas dengan Pemprov Sumatera Barat. Ada perintah UU No. 18 tahun  2017  bahwa tanggung jawab dari bawah mulai desa  hingga Kabupaten/Kota, yaitu menyiapkan PMI yang kompeten dan sehat secara fisik dan rohani. Ini merupakan pelindungan awal. 

BP2MI telah membuat Perkabadan No. 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan terutama tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi. Selain dalam peningkatan kompetensi CPMI juga bertujuan agar para CPMI terhindar dari jerat ijon  rente oleh pelaku-pelaku penempatan mengaruk  keuntungan atas beban biaya pelatihan dan sertifikasi yang berbiaya tinggi. (*)

Reporter : Penulis | Editor : Agoes Embun
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]