Pemegang Kuasa Kaum Jelaskan Tentang Status Goa Gasiang Lubuk Ulang Aling


Jumat, 11 Juni 2021 - 10:01:00 WIB
Pemegang Kuasa Kaum Jelaskan Tentang Status Goa Gasiang Lubuk Ulang Aling H.Sutan Syahrilis

LUBUK ULANG ALING, HARIANHALUAN.COM - H.Sutan Syahrilis atas nama pemegang kuasa kaum semenjak 1984 di Goa Gasiang Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari (SBH) Solok Selatan (Solsel) yang diberikan mandat oleh suku Chaniago dan Piliang angkat bicara terkait status goa sarang burung walet di Gasiang.

"Saya melihat dan mendengar adanya simpang siur informasi yang berkaitan dengan status Goa Gasiang. Dimana antara tokoh masyarakat yang punya hak di goa tersebut salah memahami," ucap H.Sutan Syahrilis, Jumat (11/6/2021).

Simak Terus Berita Sumbar Hari ini di Harianhaluan.com

Baca Juga : 19 Pelaku Usaha Agam Terima Sertifikat Halal dari Kanwil Kemenag Sumbar

Pihaknya menegaskan, atas nama pemegang kuasa kaum semenjak 1984 yang diberi mandat suku Chaniago dan Piliang berupaya untuk memperjelas bagaimana menurut hukum negara keberadaan goa walet Gasiang tersebut.

"Sebelum 1984 keberadaan goa tersebut abu-abu menurut hukum kenegaraan. Dengan berbagai usaha sehingga pada 1989 baru di akui secara sah oleh pemerintah daerah kabupaten Solok ketika itu," tegasnya.

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

H.Sutan menyebutkan, dengan keabsahan status Goa Gasiang Lubuk Ulang Aling di tanah adat atau tanah ulayat pada saat itu di ruangan bupati Solok, pihaknya ditanya oleh Sekda kabupaten Solok, Muklis ketika itu dan Bupati Solok, Armandanau.

"Saat itulah atas penjelasan dari dinas kehutanan kabupaten Solok bersama Badan Perekonomian Solok menyatakan bahwa goa tersebut, benar berada di tanah ulayat. Dimana sebelumnya dikelola oleh CV. Sinar Harapan yang Direktur saat itu, Acong alias Pirnandi Candra," ujarnya merinci.

Selanjutnya, kata H.Sutan Syahrilis atas permintaannya supaya pengelolaan Goa itu dikembalikan kepada kaum atau masyarakat. "Gubernur Sumbar pada waktu itu dijabat oleh Hasan Basri Durin. Pak Gubernur saat itu dengan tegas menyurati saya atas nama kuasa kaum untuk membuat suatu wadah yang namanya koperasi unit desa atau KUD Lubuk Ulang Aling," jelas H.Sutan menceritakan.

Sehingga, menurut H.Sutan Syahrilis bahwa yang namanya KUD Lubuk Ulang Aling dengan kaum tidak ubahnya ibaratkan kuku dengan daging dalam pengelolahan goa tersebut.

"Nah, untuk itu antara KUD dengan kaum pada khususnya, dan dengan anggota pada umumnya harus sinkron supaya tidak timbul hal-hal yang negatif atau hal yang tidak saling menyenangkan antara satu sama yang lain," bebernya.

Dia mengatakan, dalam pengelolaan KUD Lubuk Ulang Aling berlaku Hukum Adat dan Hukum Tata Negara. 

"Ini saling berkaitan di dalam pengelolaan goa tersebut.  Hukum negara melalui undang-undang Perkoperasian tahun 1986 yang berlaku sampai saat ini dan hukum adat keberadaannya juga masih berlaku sampai saat ini di alam Minangkabau sesuai Perda 13 tahun 1977, saya ketahui masih berlaku sampai hari ini. Sehingga, untuk itu saya mengharapkan kepada kaum atau kepada yang mengurus KUD jangan saling meninggalkan dan ada yang merasa ditinggalkan. Dan jangan pula ada yang merasa ingin meninggalkan," katanya.

Menurutnya, sesuai firman Allah yang artinya. "Barang siapa yang mensyukuri rahmat Allah, maka rahmat itu akan ditambah dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas rahmat Allah maka rahmat itu akan menjadi laknatullah. Demikianlah penyampaian saya ini untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak yang berwenang atau yang di dalam pengelolaan goa walet Gasing tersebut," tutupnya. (*)

Reporter : Jefli | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]