Cegah Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengaduan PPDB


Jumat, 11 Juni 2021 - 11:16:35 WIB
Cegah Maladministrasi, Ombudsman Sumbar Buka Posko Pengaduan PPDB Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meresmikan Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 dalam acara Talkshow Pengelolaan Pengaduan dan Peluncuran Posko PPDB Tahun 2021, Kamis (10/6/2021).

Kegiatan tersebut mengundang narasumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kanwil Kemenag Sumbar, dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang. Ikut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumbar dan Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Provinsi Sumbar serta Kepala Sekolah dari berbagai daerah di Sumbar. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. 

Simak Terus Berita Sumbar Hari ini di Harianhaluan.com

Baca Juga : Besok, ITP Akan Resmikan Kampus II Bersama Kementrian PUPR

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar menyampaikan pada tahun 2020, Ombudsman Sumbar menerima 27 laporan masyarakat dan 70 konsultasi terkait PPDB. "Laporan tersebut terdiri dari dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, tidak  memberikan layanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang," Jumat (11/6/2021).

Simak Terus Berita Sumbar Terkini di Harianhaluan.com

Selain peluncuran Posko PPDB  2021, kegiatan tersebut untuk mendorong penyelenggara agar menyediakan kanal pengaduan dan dan mendorong whistle blowing system di semua institusi yang melaksanakan PPDB.

Syamsul Arifin, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Prov Sumbar, mengatakan bahwa kerangka acuan dalam pelaksanaan PPDB Madrasah adalah SK Dirjen Pendis Nomor 7292 Tahun 2020 yang mengatur tentang Juknis PPDB Madrasah Kemenag Tahun Pelajaran 2021/2022. Dalam hal ini, PPDB Madrasah tidak memberlakukan jalur zonasi, sehingga siapupun berhak masuk dalam sekolah yang dituju. 

Zikri Alhadi selaku pakar kebijakan publik menyampaikan PPDB bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan baik dari system, infrastruktur, SDM dan lainnya, karena masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, namun faktanya memang terdapat beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Tantangan seperti kepatuhan terhadap standar pelayanan, kesiapan system informasi, mekanisme penentuan zonasi, dan moral hazard. Harapannya tentu mekanisme pengelolaan pengaduan harus terukur dan disosialisasikan kepada masyarakat karena hotline pengaduan sering tidak dapat diakses oleh masyarakat sementera masyarakat membutuhkan respon cepat terhadap pengaduan tersebut," ujar Zikri

Lebih lanjut, Zikri menyampaikan bahwa di satu sisi, pemberlakuan zonasi tidak efektif dilakukan karena terdapat tempat tinggal peserta didik yang tidak masuk dalam wilayah zonasi atau blank zone. 

Perwakilan Kemendikbud Ristek, Sutoyo, menyampaikan tentang kebijakan PPDB dengan mengacu kepada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. 

"Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tidak dapat menikmati pendidikan sehingga pelaksanaan PPDB harus berjalan secara transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi," katanya

Ia menambahkan, kementerian telah menyiapkan kanal informasi tentang layanan PPDB, baik berupa unit layanan terpadu atau posko pengaduan itjen Kemendikbud yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 

Pimpinan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyampaikan tantangan PPDB ini adalah distribusi sekolah yang tidak sebanding dengan kepadatan penduduk sehingga Ombudsman mendorong agar meratanya akses calon peserta didik terhadap sekolah. 

"Proses perencanaan pengelolaan pengaduan menjadi hal penting yang perlu disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB," ujar Yeka. 

Terkait pelaksanaan PPDB 2021, ia mengatakan diperlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan dari tingkat Kementerian sampai Daerah sehingga peserta didik benar-benar mendapatkan hak pendidikan yang adil dan merata.

"Ombudsman menyarankan agar penyelenggara PPDB lebih optimal dalam memberikan pelayanan, membuka layanan pengaduan dan konsultasi baik di tingkat Dinas Pendidikan ataupun sekolah dengan menempatkan petugas yang kompeten dalam mengelola pengaduan," katanya.  

Selain itu, katanya, Ombudsman menghimbau masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan terkait maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB 2021 kepada Ombudsman Sumbar melalui tautan bit.ly/FormLaporanOmbudsman. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui pesan whatsapp di nomor 08119553737. (*)

Reporter : Endrik Ahmad Iqbal | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]rianhaluan.com