Soal Pajak Sembako, Athari: Mobil Baru yang Merupakan Barang Mewah Pajaknya Bisa 0 Persen


Jumat, 11 Juni 2021 - 17:07:13 WIB
Soal Pajak Sembako, Athari: Mobil Baru yang Merupakan Barang Mewah Pajaknya Bisa 0 Persen Athari Gauthi Ardi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako. Rencana tersebut tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seperti yang tertuang dalam Pasal 4A, yang menyatakan barang kebutuhan pokok dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Artinya sembako sebagai kebutuhan pokok masyarakat akan dikenai pajak. 

Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi mengkritik rencana pemerintah ini. Menurut Athari rencana pemerintah ini tidak tepat karena di masa pandemi seperti sekarang, kondisi ekonomi masyarakat melemah. Ia menilai rencana ini akan menambah beban berat masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. 

Baca Juga : Prospek Bisnis Ayam Petelur Masih Menjanjikan di Sumbar

"Menurut saya rencana pemerintah ini tidaklah tepat. Sekarang kita masih dalam masa pandemi, masyarakat kita dalam kesusahan karena kondisi ekonomi melemah yang diakibatkan banyak pembatasan dan juga masyarakat kita banyak yang kehilangan pekerjaan," kata Athari saat dihubungi harianhaluan.com, Kamis (10/6/21).

"Rencana ini hanya akan menambah beban masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah. Harusnya di masa pandemi ini, pemerintah membantu meringankan beban, bukan malah menambah beban masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila sembako dikenakan pajak artinya harga sembako di pasar akan naik juga," lanjut Athari.

Anggota DPR RI itu menilai langkah pemerintah tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam upaya tersebut, pemerintah meminta masyarakat meningkatkan konsumsi dan daya beli.

"Menurut saya langkah pemerintah ini bertentangan dan tidak sesuai dengan upaya pemulihan ekonomi yang juga sedang diupayakan pemerintah. Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli, sedangkan kebutuhan pokok mereka berpotensai naik harga. Maka yang akan terjadi masyarakat malah mengerem pengeluarannya dan daya beli akan melemah," jelasnya.

Athari memahami kondisi ekonomi negara yang juga terdampak pandemi Covid-19. Namun ia menyarankan agar pemerintah lebih selektif dan kreatif untuk mencari pemasukan dari pengenaan pajak terhadap objek lain yang tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam pengenaan pajak 0 persen pada mobil baru yang sudah berlaku bulan Maret lalu. 

"Kita paham negara kita secara ekonomi juga terdampak oleh pandemi. Walau seperti itu, saya sangat berharap pemerintah harusnya lebih selektif dan kreatif mencari pemasukan dari pengenaan pajak terhadap objek lain yang tidak menambah beban masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Athari.

"Mobil baru saja sebagai barang mewah bisa dikenakan pajak 0 persen, yang rata-rata pembelinya masyarakat menengah ke atas. Masa bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dikenakan pajak," tutupnya. (*)
 

Editor : Nova Anggraini | Sumber : rilis
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]