Rencana Pemerintah Pungut Pajak Sembako dan Pendidikan, LaNyalla: Ini Menjerat Rakyat


Jumat, 11 Juni 2021 - 19:21:49 WIB
Rencana Pemerintah Pungut Pajak Sembako dan Pendidikan, LaNyalla: Ini Menjerat Rakyat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai atau PPN bahan kebutuhan pokok dan sektor pendidikan. Rencana pemerintah itu terlihat dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok ini sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil," kata LaNyalla, Jumat (11/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu meminta DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan rencana tersebut, agar tidak menambah beban masyarakat. Apalagi pandemi Covid-19 masih sangat berdampak terhadap kelompok masyarakat kecil.

Baca Juga : Inilah Strategi Kementerian PPPA Hapuskan Pekerja Anak di Indonesia

Untuk pajak pendidikan, LaNyalla mengaku khawatir akan berdampak domino, seperti dengan kenaikan biaya sekolah. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 011 Tahun 2014, kriteria jasa pendidikan tidak dikenai PPN, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar (Bimbel).

"Ini kan tidak elok dilakukan. Jika diimplementasikan, rasa-rasanya justru akan menjerat rakyat. Padahal anak-anak yang bersekolah swasta, tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil, yang tidak bisa masuk sekolah negeri," jelas LaNyalla.

Ditambahkannya, saat ini pendidikan bermutu yang diselenggarakan swasta sangat mahal. Jika dikenakan PPN, tentu akan menjadi lebih mahal. Demikian pula pada sektor pelayanan jasa lainnya akan menambah biaya-biaya lainnya bagi masyarakat.

Untuk kebijakan pajak sembako, LaNyalla menilai hal itu justru akan mengganjal program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jika daya masyarakat menurun, dampaknya juga akan dirasakan terjadap pertumbuhan ekonomi.

"Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara. Saya kira pemerintah harus memikirkan alternatif lain dan tidak membuat kebijakan yang bisa melukai rakyat," jelas LaNyalla.

LaNyalla meminta Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem perpajakan dan  lebih kreatif membuka keran pemasukan bagi negara dengan menyiapkan kebijakan yang tidak mengganggu hajat hidup orang banyak mengingat situasi ekonomi masih sulit. Pemerintah pun dimintanya harus peka terhadap beban masyarakat.

Apalagi rencana ini menyeruak di saat pemerintah telah memberikan keleluasaan terhadap pajak yang diperuntukkan bagi kelompok berada, seperti relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor dengan alasan ingin mendongkrak pemulihan ekonomi usai tertekan dampak pandemi covid-19.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak properti untuk pembelian rumah siap huni (ready stock), dan sejumlah intensif pajak lainnya. Termasuk yang sempat membuat geger lainnya adalah, wacana pengampunan pajak atau tax amnesty seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Jika pajak untuk sekolah, jasa kesehatan, dan sembako diberlakukan di saat pemerintah memberi banyak kemudahan bagi kalangan atas, hal tersebut akan bertentangan dengan rasa keadilan. Pemerintah harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," tegas LaNyalla. (*)

Reporter : Syafril Amir | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]