Semangat Pemekaran Daerah Semangat Membangun Daerah


Senin, 07 Januari 2013 - 03:37:00 WIB
Semangat Pemekaran Daerah Semangat Membangun Daerah

Dalam waktu bersamaan, tanggal 7 Januari 2013, tiga kabupaten sama-sama berulang tahun. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya sama-sama mem­peringati hari jadinya yang ke-8.

Dengan segala plus minusnya, ketiga daerah itu secara status telah menjadi daerah otonom yang sejajar dengan dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. Kalau boleh diranking, ketiga daerah itu cukup berlari lebih cepat dibanding daerah pemekaran yang lebih senior dari mereka yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Baca Juga : Wagub Sumbar: Perencanaan Food Estate Masih Banyak Masalah, Butuh Pengawasan!

Di Sumatera Barat terdapat lima daerah pemekaran sejak reformasi. Yang pertama adalah pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Kabupaten induknya Padang Pariaman pada 4 Oktober 1999. Tiga tahun kemudian yakni pada 10 April 2002, Kabupaten Padang Pariaman melahirkan lagi daerah otonom baru yakni Kota Pariaman.

Sementara tiga daerah yang kita sebut pada permulaan tajuk ini sama-sama dibentuk oleh satu undang-undang yakni Undang-undang No 38 tahun 2003.

Baca Juga : Sinergitas Antar Rumah Sakit Bisa Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Sumbar

Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 adalah tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Tapi sejauh ini keempat daerah baru (Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat), seperti dievaluasi tahun  silam oleh Pemprov Sumbar, masih belum memuaskan perkembangannya. Itulah sebabnya pada 2011 yang lalu  untuk mendukung program-program di daerah tertinggal telah dialokasikan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai upaya percepatan pembangunan.

Untuk Sumbar, dana perimbangan yang diterima pada 2011 mencapai 897,6 miliar meningkat dari yang diterima pada 2012 yakni Rp785,5 miliar.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Teringgal RI terus berupaya mengurangi daerah tertinggal agar sama dengan daerah lainnya dengan mengkoordinasikan dan menfasilitasi kementerian atau lembaga lainnya.

Koordinasi itu agar kementerian atau lembaga negara lainnya juga mengarahkan program-program pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia, termasuk Sumbar.

Pada 4 kabupaten pemekaran di Sumbar itu sudah dilaksanakan program-program khusus antara lain, peningkatan infrastruktur pedesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dan peningkatan pelayanan pendidikan di daerah tertinggal.

Program lainnya, peningkatan aksebilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana prasarana energi listrik, telekomunikasi, irigasi, perhubungan dan air bersih.

Pemekaran daerah adalah hal yang sesungguhnya merupakan aspirasi rakyat. Bahkan undang-undang membolehkan. Tetapi sejak reformasi, semangat otonomi telah membuat ‘birahi otonomi’ jadi berlebihan. Maraknya pemekaran daerah kadang tidak mem­pertimbangkan apakah setelah dimekarkan daerah itu menjadi lebih baik atau malah bertambah parah bahkan menjadi beban baru APBN.

Seiring dengan sejalannya desentralisasi maka maraklah terjadi pemekaran daerah. Dari 316 kabupaten/kota sebelum reformasi, dan sesudah reformasi sampai 2012 bertambah 205 kabupaten/kota. Apa yang kemudian terjadi, belakangan ternyata dari pemekaran itu muncullah seberapa efektifkah sebetulnya pemekaran ini.

Apa benar yang namanya pemekaran ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari sana kemudian bergemalah di DPR, menuntut untuk adanya evaluasi. Setelah dievaluasi, intinya ternyata tidak ada korelasi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, belanja pegawai yang masih terlalu besar dan seterusnya

Karena itu Kementerian Dalam Negeri pernah memberi isyarat tentang adanya moratorium pemekaran daerah. Pemekaran daerah mesti dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang memadai dan benar-benar didesain baik.

Bahkan ke depan, pembentukan daerah pemekaran akan menggunakan syarat yang lebih ketat sebagaimana tertuang dalam konsep Desartada (desain dasar otonomi daerah). Hasil evaluasi Kemendagri selama tiga tahun hanya 22% daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78% gagal.

Karena itu tahun ini dari 19 usulan pemekaran daerah yang sedang dibahas dengan DPR, hanya tiga wilayah yang berpeluang untuk disetujui yakni Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan dua kabupaten/ kota.

Maka dari hasil evaluasi dan penelaahan sepanjang 5 tahun terakhir ini, akhirnya Kementerian Dalam Negeri berencana membubarkan daerah yang rendah prestasi. Daerah yang tidak mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik akan digabungkan kembali ke daerah induknya.

Kini setelah masuk usia 8 tahun, ketiga daerah pemekaran di Sumbar (Solok Selatan, Pasaman Barat dan Dharmasraya) rakyat mestinya boleh menyampaikan evaluasinya sendiri kepada DPRD Sumbar apakah mereka sudah cukup baik kehidupannya dibanding dengan sebelum pemekaran. Sebaiknya memang evaluasi itu datang dari rakyat sendiri. Biarlah rakyat yang menyatakan kepuasan atau ketidakpuasannya atas berlangsungnya pemerintahan otonomi bari di wilalayah mereka sekarang ini. Selamat berulang tahun rakyat Solok Selatan, Pasaman Barat dan Dharmasraya.***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]