DPRD Dideadline Seminggu


Jumat, 29 November 2013 - 02:11:00 WIB
DPRD Dideadline Seminggu

PADANG, HALUAN — Ribuan umat Islam yang berunjuk rasa ke Kantor DPRD Padang melalui juru bicara MUI Sumbar dan Ormas Islam, Gus­rizal Gazahar memberikan tenggat waktu bagi DPRD Kota Padang selama satu minggu atau hingga Ka­mis (5/12) untuk men­ca­but rekomendasi perse­tujuan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock yang telah dituangkan menjadi Perda Investasi.

“Kita memberi tenggat waktu seminggu. Jika rekomendasi tidak dicabut, ma­ka puluhan ribu massa dari berbagai daerah Sum­bar akan mengepung dan menduduki Gadung DPRD Kota Padang. Karena lembaga legislatif ini tidak lagi mendengarkan nasihat dari ulama sebagai pemimpin umat. Lagipula aktivis mahasiswa dan ormas Islam tahu dimana alamat rumah anggota dewan terhormat tersebut. Kita akan mengawalnya sampai mereka mencabut reko­mendasi,” kata Gusrizal Gazahar yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sediakan Tempat Isolasi Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran

Menurut Ustadz Gusrizal, Ormas Islam dan seluruh massa penolak RS Siloam tidak bisa membiarkan pengkhianatan dari DPRD dan Pemko Padang. Jangan tunggu kemarahan umat semakin parah. “Karena umara di DPRD Kota Padang menuruti hawa nafsunya, karena tidak memperhatikan nasihat ulama,” katanya.

“Saya sudah lelah dengan sikap DPRD Padang. Sudah diketahui misi dari Siloam adalah mengkristenisasikan tapi masih juga direkomendasikan,” katanya.

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Dan, jika dalam minggu ini tidak juga dicabut rekomenasi investasi Siloam maka akan datang 20 ribu aksi unjuk rasa yang lebih besar bahkan sampai ke rumah pribadi mereka.

“DPRD jangan coba-coba, menyulut api. Karena akan terbakar nantinya. Yang tidak mungkin di Ranah Minang ini akan menjadi mungkin. Karena, memperjuangkan aqidah maka masyarakat Minang rela berdarah-darah,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Minang yang menga­tasnamakan penolakkan investasi Siloam Masfar Rasyid  menga­takan, DPRD hendaknya benar-benar jujur terhadap persoalan ini, dan kami merasa kecewa dengan DPRD yang telah mere­komendasikan investasi Siloam.

“Sejak awal bertemu DPRD, janji tidak pernah ditepati, dan amanah tidak pernah dipegang. Kalau manusia kata-katanya yang dipegang, tapi kalau binatang tali yang dipegang. Jadi, pikir-pikirlah dewan yang mana,” katanya.

“Apakah DPRD tidak punya hati nurani, dan jika DPRD tidak segera membatalkan dalam bentuk sidang paripurna. Maka, akan datang dua kali lipat demonstrasi untuk menolak dan tidak hanya Gedung DPRD saja tapi ke rumah pribadi dewan itu sendiri,” katanya.

Menurut Masfar, Umat Islam te­lah dilecehkan oleh DPRD Kota Pa­dang. Seluruh pimpinan dan ang­gota DPRD Padang telah tahu bah­wa akan ada ribuan umat Is­lam akan menyampaikan as­pirasinya berupa penolakan ter­hadap investasi RS Siloam dan Lip­po Group, tapi ternyata ma­yoritas dari pimpinan dan anggota dewan itu lebih memilih kabur, meninggalkan gedung dewan.

Pendemo Difitnah Telah Dibayar

Sementara itu, di saat sedang asyik berdialog tiba-tiba saja Ketua Forum Masyarakat Minang Menolak Siloam Masfar Rasyid menerima SMS yang isinya menfitnah kalau massa pendemo dibayar oleh pengusaha Minang, H Basrizal Koto. Pendemo pun dituding umumnya adaalah pengangguran dan mau berdemo karena diberi nasi bungkus, uang tranportasi dan uang saku.

“Saya baru saja terima SMS dari Prof Dr Chatlinas Said. Isinya menfitnah para pengunjuk  rasa. Menurut Prof Chatlinas SMS itu dikirim ke ponsel beliau oleh Walikota Padang Fauzi Bahar,” kata Masfar membacakan isi SMS itu di depan forum.

Terkait dengan SMS tersebut Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa Gusrizal Gazahar menga­takan, sebanyak 10 ribu orang yang berunjuk rasa ini, tidak satupun menerima bayaran.

“Demi Allah, kami tidak menerima bayaran sedikitpun dari yang namanya Basko. Kalau, mau tahu anggaran kami lihat saja di Google tepatnya di Forum Ormas Islam di sana tertera jumlah anggaran yang kami miliki untuk berdemo, termasuk jumlah anggota dan lainnya, lengkap semua di sana,” tegasnya.

Dan, ia tidak akan membalas SMS yang diduga atas nama Walikota Padang Fauzi Bahar itu. Kalau ia balas, berarti sama bodohnya dengan orang yang meng-SMS itu.

“Yang jelas, kami akan datangi semua anggota dewan ke rumah pribadinya, sampai keluarnya keputusan penolakkan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Zulherman, ketika dihubungi handphonnya tidak aktif. Sedangkan Walikota Padang Fauzi Bahar dihubungi berkali-kali, ponselnya aktif, tapi tidak diangkat. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]