APRESIASI DARI OMBUD­SMAN PUSAT

Sumbar Rangking Pertama Progres Pelayanan Publik


Sabtu, 17 Mei 2014 - 01:35:00 WIB
Sumbar Rangking Pertama Progres Pelayanan Publik

PADANG,HALUAN — Peme­rintah Provinsi Sumatera Barat mendapat apresiasi dari Ombud­sman pusat dalam progres pe­layanan publik.  Hal itu disam­paikan Ketua Ombudsman Pusat Danang Gi­­­rin­­­dra­­wardhana di Aula Gu­bernuran Sumbar,Jumat (16/5).

“Dalam waktu yang singkat, pe­merintah provinsi mampu me­ning­katkan progres pelayanan publik di SKPD yang ada. Ini merupakan suatu langkah yang baik,” ujar Danang.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 156, Sembuh 106, dan Meninggal Dunia 5 Orang

Dijelaskannya, Sumbar meru­pakan provinsi dengan rangking pertama dalam peningkatan progres pelayanan publik dari seluruh provinsi. “Birokrasi merupakan suatu kekuatan untuk menyejahterakan masya­rakat. Jika birokrasinya kacau, maka masyarakatnya akan menerima efek langsung,”ujar Danang lagi.

Namun Danang mengga­ris­bawahi bahwa masih ada bebe­rapa hal yang masih kurang dalam pelayanan publik oleh beberapa SKPD, tentang kejelasan waktu. “Ma­sya­rakat perlu tahu kapan yang di­urusnya bisa siap. Untuk sementara ada beberapa SKPD yang  ma­sih belum bisa menjelaskan keje­lasan hari ter­sebut. Dan  kita ha­rap­kan masalah ter­sebut bisa dise­lesaikan dengan cepat,”ujar Danang lagi.

Baca Juga : Mantan Wagub Sumbar Bangun Rumah Gadang Malintang Panai

Dijelaskan Danang, ada bebe­rapa indikator standar dalam pelayanan publik. Yang pertama kenyamanan. Masyarakat harus merasa nyaman ketika mengurus urusan di kantor pemerintahan. Kedua keuangan. Masyarakat harus tahu berapa uang yang mesti mereka bayar. Dan itu harus ada dituliskan peratu­rannya.

“Selain itu juga harus ada kejelasan dan keterbukaan kepada masyarakat yang mengurus urusan. Kalau tidak masyarakat akan bingung mengurusnya,” ujar Danang lagi.

Baca Juga : BMKG Sampaikan Kisaran Ketinggian Hilal Jelang Penetapan Ramadan, Sumbar 3,66 Derajat

Sementara Gubernur Suma­tera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada masya­rakat bukan karena adanya undang-undang, tapi hal itu merupakan tugas pemerintah.

“Pemerintah berkewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik. Jadi berikanlah pelayanan terbaik kepada masya­rakat,” ujar Irwan Prayitno.

Baca Juga : Waspada! Gelombang Tinggi di Mentawai Bisa Mencapai 5 Meter

Irwan mengatakan, jika masih menemukan pelayanan publik yang tidak maksimal, maka akan diberikan sanksi. “Mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk atasan yang membawahinya,” ujar Irwan Prayitno lagi.

Jika Sumbar bisa memper­tahankan pelayanan publik terbaik, maka akan diberikan penghargaan secara langsung oleh Presiden pada 18 Juli mendatang. “Tanggal itu dipilih karena sesuai dengan tanggal kelahiran dari UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Ketua Ombudsman Pusat Danang.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]