DPRD Isyaratkan “Melawan”


Senin, 05 Januari 2015 - 18:31:35 WIB
DPRD Isyaratkan “Melawan”

“Tak semua item  yang dicoret itu akan kita amini. Secepatnya kita akan mengirim jawaban keberatan yang  akan disampaikan sesuai  dengan aturan ,”  tegas Arkadius.

Baca Juga : Di Tengah Guyuran Hujan, Wako Hendri Septa Jemput Keluarga Penerima Bedah Rumah

Sementara itu, Ketua Ko­misi V DPRD Sumbar yang menangani bidang kesejah­teraan masyarakat, Mochlasin yang ditemui di ruangannya  Senin (5/1) mengatakan,  peng­hapusan dana hibah dan ban­sos yang disebutkan dalam evaluasi Kemendagri  terhadap APBD Sumbar tidaklah di­laku­kan terhadap semua item.

“Kendati begitu, kita dari DPRD Sumbar  tidak akan menerima begitu saja. Kita akan  bahas masalah ini ber­ sama tim TAPD (Tim Ang­garan Pemerintah Daerah),” ucap anggota dewan dari  Fra­ksi PKS tersebut.

Baca Juga : Hendri Septa: Masyarakat Langgar Prokes Akan Ditindak Tegas

Lebih lanjut ia menga­ta­kan, hasil pembahasan  di tingkat  daerah  tersebut, nanti­nya akan dibawa ke pusat dengan bentuk nota  keberatan  terhadap penghapusan hibah bansos itu sendiri.

“Yang pasti, untuk masalah ini  DPRD akan mem­per­juang­kan agar dana hibah bansos tidak dihapuskan. Jika sampai dihapuskan kasihan masyarakat  yang mem­butuh­kan. Seperti  masyarakat ku­rang mampu saja misalnya, mereka akan makin kesulitan jika bansos di­tiada­kan”  paparnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Ali Asmar selaku Ketua Tim Anggaran Pe­me­rintah Daerah (TAPD) men­yebutkan, tidak seluruh dana Hibah Bansos yang dihapus. Menurutnya, hibah bagi ins­tansi/lembaga yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU), seperti untuk Komite Olah­araga Nasional Indonesia (KO­NI), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Pramuka bisa dipertahankan.

Saat ini Pemerintah Pro­vinsi bersama Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DP­RD) Sumbar tengah mela­kukan rapat intensif untuk memperbaiki struktur APBD 2015.

Khususnya alokasi ang­garan yang dicoret oleh Men­dagri, seperti dana hibah ban­sos, pengadaan barang, dan perjalanan dinas, yang jumlah­nya mencapai Rp300 milliar.

“Terdapat empat tingkatan evaluasi yang dikeluarkan oleh Mendagri terhadap APBD Sumbar 2015. Evaluasi di­maksud masing-masing, ada anggaran yang dilarang, di antaranya biaya perjalanan dinas atau kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar yang mencapai Rp65 milliar, serta anggaran hibah bantuan so­sial,” papar Ali Asmar, Senin (5/1) kemarin.

Evaluasi selanjutnya yakni pengurangan dan peng­hitung­an anggaran perjalanan dinas Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) serta tunjangan pegawai.

Ali Asmar menjelaskan, secara garis besar Pemprov Sumbar mematuhi instruksi Kemendagri. “Untuk itu, ang­garan yang dilarang atau harus dihapus akan dialihkan pada program yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Tanggal 8 Januari 2015 mendatang, hasil dari rapat yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama DPRD Su­m­bar dalam mengevaluasi APBD Sumbar 2015 akan disampaikan ke Kemendagri.

Rapat yang dilakukan se­jak Jumat lalu, dan juga dila­kukan pada Senin kemarin adalah dalam menindak­lan­juti  surat keputusan Men­dagri tentang evaluasi APBD.  (h/mg-isr/h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]