Jangan Seenaknya Mengubah Harga BBM


Senin, 05 Januari 2015 - 18:33:31 WIB

Jika pemerintahan Jokowi meneruskan dan mengem­bangkan wacana harga BBM berdasarkan harga pasar, tegas Fahri, maka hal itu akan menim­bulkan serangan-serangan politik yang bisa merepotkan.

“Pemerintah harus hati-hati ber­main dengan logika harga pasar sebab itu dapat dituduh melanggar konstitusi dan bisa menyeret peme­rin­tah ke serangan politik yang mere­potkan nantinya,” tegas politisi PKS itu.

Keputusan pemerintah menaik­kan harga BBM sebelumnya menim­bulkan kontroversi karena di saat harga BBM dunia turun. Jokowi menaikkan harga BBM tanpa mela­kukan konsultasi dengan DPR. Ketika tekanan terhadap peme­rintahan Jokowi atas kebijakan tersebut dan harga BBM dunia terus mengalami penurunan, Jokowi akhirnya menurunkan harga jual BBM bersubsidi sebesar Rp 900 rupiah untuk premium.

Tidak Konsisten

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan pemerintah menu­runkan harga BBM sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Dikatakan, pertengahan Novem­ber lalu ketika harga minyak mentah turun $45 AS/barel pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM, walaupun banyak pihak di DPR sudah mengingatkan. Sekarang keti­ka harga minyak mentah dunia kembali turun dari $60 AS menjadi $53 AS, pemerintah mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan keputusan 1,5 bulan yang lalu.

“Sebaiknya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang strate­gis harus berpikir jernih dengan pertimbangan yang matang. Setidak­nya berkonsultasilah dengan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat. Kebijakan seperti ini bisa dinilai pencitraan, konsisten untuk tidak konsisten,” tegas Gunawan.

Walaupun terkesan tidak konsis­ten, politisi Fraksi Partai Gerindra mengatakan bahwa kebijakan menu­runkan harga BBM bersubsidi terse­but perlu didukung. Akan tetapi menurut hemat dia, kenaikan harga BBM sebelumnya telah mendorong melonjaknya sejumlah kebutuhan pokok masyarakat yang sulit untuk dikoreksi.

Interpelasi Jalan Terus

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menegaskan, kebijakan pemerin­tahan Jokowi yang kembali menu­run­kan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdsi tidak menyu­rutkan langkah anggota DPR dalam mengajukan hak interpelasi BBM.

Menurutnya, kebijakan peme­rintah menurunkan kembali harga BBM bersubsidi semakin mem­perkuat alasan DPR dalam menga­jukan hak interpelasi BBM karena salah satu  yang diper­tanyakan adalah kenapa pada saat harga minyak dunia turun, peme­rintah malah menaikkan harga BBM dalam negeri.

“Selain itu yang perlu diperta­nyakan adalah nominal penurunan itu, premium hanya turun Rp 900 sementara solar hanya Rp 250. Padahal pada saat kenaikan, peme­rintah saat itu menaikkan harga masing-masing Rp 2.000 perliter.

Di sisi lain, menurut politisi Golkar ini, dengan penurunan harga BBM ini pemerintah perlu mela­kukan koreksi atas kebutuhan harga bahan pokok. Harga kebutuhan masyarakat itu sudah terlanjur naik, bagaimana bisa diupayakan beban rakyat juga bisa diringankan dengan menurunkan harga. Demikian pula dengan sektor transportasi, dampak penurunan BBM ini juga bisa dirasa­kan masyarakat dengan dilakukan peninjauan kembali.

Inisiator  hak interpelasi DPR atas kenaikan BBM ini juga berharap pemerintah harus tetap memperkuat dan meningkatkan lifting minyak sesuai yang ditargetkan dalam APBN 2015.

Sebelumnya Menko Per­ekono­mian Sofyan Djalil dalam pengu­muman yang berlangsung di kantor­nya, Jakarta, Rabu (31/12) menye­butkan bahwa Pemerintah akhirnya memutuskan harga BBM bersubsidi turun.

Penurunan harga BBM tidak lepas dari anjloknya harga minyak dunia. Harga BBM premium dite­tap­kan Rp 7.600/liter dari harga sebelumnya Rp 8.500/liter. Sedang­kan harga solar menjadi Rp 7.250/liter dari sebelumnya Rp 7.500/liter. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM