Lima Daerah Siap Laksanakan Pilkada 2015

Meski pihak KPU masih menunggu kepastian soal pe­nge­sahan Perppu Pilkada, na­mun anggaran Pilkada yang sudah terlanjur disahkan dan dialokasikan di masing-ma­sing APBD kabupaten/ kota, tetap akan dipergunakan jika Perppu akhirnya disahkan DPR dan pilkada dilakukan secara langsung. Sejauh ini, lima dari 13 KPU di Sumbar yang akan menghelat pe­mili­han kepala daerah, pada prin­sipnya sudah siap untuk meng­helat pesta rakyat lima tahunan itu di tahun 2015.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 158, Sembuh 153, dan Meninggal Dunia 5 Orang

Di Kota Solok, pemerintah daerah setempat telah menga­lokasikan dana penyeleng­garaan pilkada sebesar Rp5 milliar melalui APBD tahun 2015. Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa SP menyebut, jumlah anggaran yang disetujui itu sedikit berkurang dari total anggaran yang diajukan, yakni sebesar Rp5,3 miliar.

Budi mengatakan, ang­garan tersebut akan diper­guna­kan KPU setempat untuk mem­­­biayai seluruh tahapan pen­yelenggaraan pilkada se­ren­tak putaran pertama. Mulai dari honorarium penye­leng­gara pilkada (komisioner KPU, petugas PPS), hingga pengadaan logistik pemilu.

Baca Juga : ASN Sumbar Jangan Gegabah, Ada Sanksi bagi yang Nekat Mudik Lebaran

“Karena keterbatasan ke­mam­puan keuangan daerah, maka untuk tahap awal Pemko Solok hanya menganggarkan untuk putaran pertama saja. Dan masih terbuka peluang untuk dianggarkan kembali pada AP­BD 2016 jika pilkada berlang­sung dua putaran,” ujar Budi.

KPU Agam Kecipratan Rp8 Miliar

Baca Juga : DPRD Harap Kedatangan Para Menteri Bawa Angin Segar untuk Pembangunan Sumbar

Di Kabupaten Agam, pe­me­rintah daerah setempat juga telah menyetujui anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp8 miliar di APBD tahun 2015. Sekretaris KPU Kabu­paten Agam, Lutfi AR, Senin (5/1) mengatakan, ta­ha­pan Pil­kada bisa dilakukan apabila sudah ada kepastian bagaimana proses pemiliha kepala daerah.

“UU Pilkada sudah di­sah­kan oleh DPR RI, dimana kepala daerah dipilih oleh dewan. Namun presiden me­nge­luarkan Perppu, sehingga membuat belum adanya ke­pastian,” ungkapnya.

Baca Juga : Kasus Mafia Tanah, Komisi II DPR Segera Tuntaskan 4 Kardus Laporan Masyarakat

Bagaimana teknisnya nanti tentu bisa diketahui setelah Perppu presiden dibahas oleh DPR RI. Apabila Perppu di­terima DPR, maka da­na pil­kada bisa dicairkan. Semen­tara apabila sebaliknya Perppu presiden ditolak oleh DPR, maka penggunaannya akan disesuaikan dengan petunjuk Kemendagri nantinya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Syafirman mengatakan, Ang­garan KPU masuk dalam be­lanja tidak langsung. Pada tahun anggaran 2015 belanja tidak langsung dialokasikan lebih kurang Rp811,9 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2014, terjadi kenaikan sebesar Rp32,9 mi­liar atau naik 4,24 persen.

Pessel Siapkan Rp30 Miliar

Sekda Pessel Erizon Senin (5/1) menyebutkan, secara umum Pesisir Selatan telah siap untuk melaksanakan pil­kada serentak 2015 men­da­tang. Un­tuk men­sukses­kan­nya, peme­rintah daerah telah mem­per­siap­kan anggaran se­besar Rp30 milyar pada APBD 2015.

Menurutnya, selain biaya operasional, logistik dan lain lain, dana itu juga sudah ter­masuk untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan nagari. “Untuk menetap­kan anggaran pilkada, se­be­lum­nya Pemkab ber­koor­di­nasi dengan penyelenggara pemilu di kabupaten,” katanya.

Ketua KPUD Pessel Epaldi menyebutkan, anggaran yang diajukan tersebut untuk pu­taran I sebesar Rp19,64 milyar dan putaran ke II Rp10,75 milyar. Jumlah ini tentu akan menyusut jika nanti sudah ada pem­biayaan bersama/pem­bagian tanggungan biaya de­ngan KPU Provinsi. Sebab pada saat yang sama juga di­seleng­garakan pemilihan gubernur.

“Sebesar 49,4% dari ang­garan tersebut adalah untuk honor penyelenggara ditingkat PPK, PPS, KPPS dan Pan­tarlih. Sekitar 7,5% untuk pembelian dan pengadaan barang/ jasa serta perlengkapan TPS,” katanya.

Sisanya untuk pencalonan, verifikasi syarat calon, so­sialisasi, bimbingan teknis penyelenggara, serta untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah. “Untuk kesuk­se­san pelaksanaan pilkada ini, kami sangat membutuhkan masukan dan perhatian dari masyarakat, terutama terkait akuntabilitas penggunaan ang­garannya,” katanya.

Padang Pariaman Alokasikan Rp12,5 Miliar

Untuk pelaksanaan Pil­kada 2016, KPUD Padang Pariaman mendapat anggaran dari APBD 2015 sebesar Rp 12,5milyar. Jumlah itu kurang dari separoh anggaran yang sebelumnya diusulkan KPU setempat sebesar Rp33miliar.

“Anggaran ini akan di­guna­kan sesuai tahapan pilkada nantinya,” terang Ketua KP­UD Padang Pariaman, Vifner ke­pada Haluan, Senin (5/1) di Pariaman.

Menurut Vifner, saat ini pihaknya sedang menyusun Ren­cana Kegiatan Ang­ga­ran (RKA) sesuai dengan anggaran yang diajukan. Vif­ner mengaku, anggaran yang diberikan pemerintah daerah tersebut, jauh dibawah stan­dar. Sehingga berdampak pa­da pengurangan kegiatan. Seperti pengurangan so­sia­lisasi dan jumlah TPS.

Sementara itu Bupati H. Ali Mukhni sebagai calon incumbent yang akan maju dalam Pilkada nanti tidak mempersoalkan dengan pe­nunda­an Pilkada pada 2016 nanti. Menurutnya, penundaan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. “Untuk calon penundaan itu pasti sangat baik, karena persiapan untuk maju sebagai calon bupati semakin matang,” katanya.

Pasaman Anggarkan Rp6 Miliar

Sementara di Kabupaten Pasaman, tahun 2015 ini pe­me­rintah daerah bersama DP­RD Pasaman hanya merestui anggaran sebesar Rp6 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2015. Jika nanti anggaran ini kurang, maka pemda kembali akan menambah anggaran dalam APBD Perubahan.

“Sulit kita untuk menerka dan mengira, apa tahapan pil­kada serentak karena Pera­turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) baru akan dibahas awal tahun ini. Namun, kalau Perppu disetujui dan tidak ada peru­bahan tahapan, maka sudah tentu Pilkada serentak dilak­sanakan pada Desember 2015, ” ujar Devisi Sosialisasi Dan Data Pemilih KPU Pasaman Aprina Herawati.

Sejauh ini, KPU Kabu­paten Pasaman mengaku be­lum bisa menggunakan ang­garan pilkada yang telah diang­garkan melalui APBD, karena belum dimulainya tahapan pemilu. Devisi Teknis KPU Pasaman Rodi Andermi men­yebutkan, pihak KPU juga belum bisa merancang peng­gunaan anggaran dari APBD, karena belum adanya Per­mendagri yang mengatur peng­gunaan anggaran tersebut.

“Dana yang kita pakai kan dari APBD, makanya harus ada dulu Permendagri. Setelah keluar Permendagri, barulah dirinci secara teknis oleh Peraturan KPU, untuk meng­gunakan anggaran Pilkada,” terang Rodi.

Dia berharap, dasar hukum mengenai Pilkada segera ram­pung, agar KPU bisa bekerja. “Entah pilkada langsung atau tidak, karena Perppu belum dibahas DPR. Kita harap ada kepastian hukum secepatnya,” katanya. (h/eri/yat/har/ded/col)