ATM Oknum Aparat Penegak Hukum


Selasa, 06 Januari 2015 - 18:37:23 WIB
ATM Oknum Aparat Penegak Hukum

Jika fakta-fakta bahwa kepala daerah, pejabat, pengusaha dan orang berduit tersebut diduga bersalah, seperti melakukan korupsi  pada proyek tertentu, kemudian diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku tentu tidak masalah. Malah itu merupakan bagian dari upaya menyelamatkan uang Negara dari praktik-praktik korupsi. Namun dalam realitasnya, pemanggilan atau pemeriksaan hanya kedok dalam menjalankan praktik busuk, berupa pemerasan yang dibalut dengan pasal-pasal dan undang-undang. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut hanya menjadi gerbang untuk menjadikan seseorang menjadi ATM.

Baca Juga : Pangdam Mayjen TNI Hassanudin Berikan Bingkisan Idul Fitri 1442 H kepada Prajurit dan PNS Kodam I/BB

Kebanyakan orang-orang yang dijadikan mesin ATM tersebut  kasus yang didugakan kepadanya sengaja digantung. Ditetapkan sebagai tersangka tidak, apalagi dilimpahkan  ke pengadilan. Pemangggilan sewaktu-waktu akan dilakukan ketika aliran dana dari orang-orang yang dijadikan mesin ATM itu macet. Atau bisa juga karena adanya mutasi atau pergantian unsur pimpinan para institusi lembaga penegak hukum tersebut.

Kenapa kepala daerah, pejabat, pengusaha dan orang berduit lainnya bersedia menjadi mesin ATM oknum aparat penegak hukum? Pertama, karena memang merasa bersalah dan takut dihukum serta khawatir kehilangan jabatan. Kedua, merasa tidak bersalah, tapi merasa tidak tahan tiap sebentar dipanggil untuk diperiksa. Bahkan cara-cara tidak patut pun dilakukan dengan cara mengekspos kasus yang dituduhkan melalui media abal-abal yang memang dipersiapkan untuk melancarkan praktik-praktim ATM. Orang tersebut merasa resah dan juga khawatir, ketika dirinya banyak mendapat sorotan dari aparat penegak hukum akan dilengserkan  oleh pimpinannya.

Baca Juga : Kolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM, YES Preneur Gelora Resmikan Program 'GEBER UMKM' 

Ketiga, sengaja dipermalukan sehingga anak, istri dan keluarga yang dipanggil dan diperiksa merasa terpojok di masyarakat. Keempat, karena merasa tidak tahan dengan aksi teror oknum aparat penegak hukum. Pemeriksaan terkadang dilakukan berjam-jam sehingga membuat orang tak tahan. Apalagi yang mengidap penyakit-penyakit  tertentu  seperti jantung, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Faktanya, terkadang uang penutup atau uang yang diambil dari orang yang dijadikan mesin ATM jauh lebih banyak jumlahnya, ketimbang uang yang diduga dikorupsi.

Kita sangat yakin tidak semua aparat penegak hukum yang berperilaku seperti buruk itu. Meski tidak banyak, tapi masih ada yang bekerja sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum. Kita berharap aparat penegak hukum yang jujur, tidak putus asa dengan kondisi yang ada di institusinya. Kendati hanya kecil peluang dalam menegakkan kebenaran, tapi lakukanlah itu.

Seperti yang dikatakan GKR Hemas diharapkan Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya maupun di luar tugas bisa lebih berperan optimal. Demikian pula dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Kedua lembaga tersebut supaya dapat ditingkatkan peranannya dalam menegakkan wibawa lembaga penegakkan hukum. Seluruh elemen bangsa tentu sangat mendukung setiap upaya penegakkan hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]