Ilusi Daerah Istimewa dan Nagari Otonom


Selasa, 06 Januari 2015 - 18:38:05 WIB
Ilusi Daerah Istimewa  dan Nagari Otonom

Bicara tentang Minang­kabau tidak akan terlepas dari persoalan asal-usul serta per­kembangannya. Komunitas masyarakat adat Minangkabau, memang bagian dari salah satu suku bangsa atau komunitas masyarakat adat di negeri ini, yang memiliki ciri khas, keuni­kan budaya dan spesifikasi tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan suku bangsa atau komunitas masya­rakat adat lainnya (LBH Pa­dang, 2:2005). Perubahan serta perkembangan masyarakat adat Minangkabau selalu di­penga­ruhi oleh situsi sosial dan politik pada masanya.

Baca Juga : Bertemu Gatot Nurmantyo dan Rizal Ramli, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Dikoreksi

Kelahiran Undang-Un­dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu akan kem­bali berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Mengulang pro­ses perbenturan antara hukum yang dibuat oleh negara dan hukum atau kebiasaan yang telah hidup tumbuh dan berkembang  di dalam komu­nitas masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat adat Minangkabau. Perbenturan hukum negara melalui Un­dang-Undang Desa dengan hukum yang hidup tumbuh dan berkembang di Minang­kabau bukanlah keja­dian per­tama kalinya. Sebab benturan hukum ini sudah berlangsung semenjak zaman kolonial hing­ga sebelum lahir­nya Undang-Undang Desa.

Melihat Undang-Undang Desa menyatakan ada pem­bagian desa men­jadi dua yaitu, desa administratif dan desa adat atau yang disebut lain. Aspek yang di­utamakan dalam kedua desa ini adalah prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional masya­rakat desa. Me­mang ini sema­cam angin segar bagi kehi­dupan bernagari di Su­matera Barat ka­re­na adanya pe­nga­­kuan dan penghormatan ter­ha­dap hak asal-usul dan/atau hak tra­disional ma­syarakat.

Baca Juga : Menko Perekonomian-Mentan Salurkan 20 Ribu DOC Ayam Petelur ke Rumah Tangga Miskin

Angin se­gar ini seakan mengulangi angin segar yang dulu pernah dibawa dalam konsep otonomi daerah di awal masa reformasi meskipun kenyataannya sampai saat ini konsep bernagari yang ada di Minangkabau tidak ada be­danya dengan apa yang ada di Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa serta Pera­turan Pemerintah No. 72 Ta­hun 2005 tentang Desa. Legi­timasi Pemerintahan Nagari yang ada saat ini melalui Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 secara substansi tidak ada bedanya dengan peraturan Perundang-Un­da­ngan tentang Desa sebelumnya.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Ne­gara mengakui dan meng­hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepan­jang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masya­rakat dan prinsip Negara Kesa­tuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Un­dang.” Inilah yang menjadi landasan konstitusional dari Undang-Undang Desa. Mem­baca frasa dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut apabila dipa­hami secara mendalam secara tersirat menyatakan bahwa harus ada Undang-Undang yang menjembatani antara kepentingan masyarakat hu­kum adat dengan kepentingan negara dalam bingkai NKRI, bukan memisahkan dengan demarkasi yang nyata dan kuat antara keduannya.

Isu yang dibangun dalam Undang-Undang Desa adalah isu pembangunan a­tau kese­jahteraan ba­gi desa-desa yang selama ini menjadi kor­ban pembangunan. Kaca mata ini seakan mengoyak luka lama di Minangkabau ketika la­hirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Desa. Dengan lahirnya Undang-Un­dang ter­se­but nagari-nagari yang ada menjadi terpecah-pecah de­ngan memekarkan jorong/korong yang ada di nagari-nagari menjadi desa baru. Hal ini yang meng­ha­biskan adat salingka nagari dan ulayat salingka kaum karena alasan pragmatisme agar dapat mem­peroleh dana bandes yang be­sar. Namun pada kenya­taannya dalam Undang-Un­dang Desa memberikan syarat ketat untuk pembentukan desa atau peme­karan desa yang tidak hanya berdasarkan territorial dan jumlah penduduk.

Undang-Undang Desa ini menghadirkan sejumlah pe­luang dan tantangan terhadap desa adat. Dalam artian sejauh mana desa adat atau nagari di Sumatera Barat ini mendapat pengakuan dan otonominya pasca lahirnya Undang-Un­dang Desa. Desa adat diakui sebagai komunitas masyarakat hukum sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisionalnya atau sebagaimana yang disebut dengan asas rekognisi dalam Undang-Undang Desa.

Nasib Pemerintahan Na­gari dalam perspektif Undang-Un­dang Desa ke depan akan diten­tukan dalam proses legis­lasi Peraturan Daerah. Nagari adalah sebuah kesatuan masya­rakat hukum adat yang me­miliki ke­khasan tersendiri secara hu­kum dan budaya yang dikenal dengan  adaik salingka nagari. Sebagai se­buah recognisi, adaik salingka nagari nagari dengan ciri hu­kum dan bu­dayanya yang me­ngi­kat masing-ma­sing na­gari. Menatap akan mun­cul­nya re­gu­lasi baru pada tahun 2015 sudah se­mes­­­tinya “ki­­ta” da­ri aturan hu­kum s­e­be­lum­nya yang men­­ce­rabut a­dat dan ke­hi­dupan bernagari se­suai k­e­i­ngi­nan p­e­ngam­bil kebija­kan.

Peraturan Daerah nanti semestinya tidak mem­for­mat nagari dalam perspektif elite. Sebab mengenai ba­gaimana mengelola, me­ngu­rus dan me­nen­tukan bentuk pe­merin­tahan na­gari se­mestinya dise­rahkan ke­pada masing-masing nagari melalui musyarawarah dan mu­fakat. Sehingga pera­turan daerah yang akan lahir lebih bersifat responsif. Ideal­nya peraturan daerah di ting­kat provinsi dan kabupaten/kota hanya bersifat umum dalam artian tidak masuk terlalu jauh kedalam menen­tukan bagai­mana pe­me­rin­tahan ma­sing-masing na­gari ke­de­pannya. Akan tetapi tan­tang dalam regu­lasi sendiri be­rada di level Undang-Undang Desa yang secara eksplisit dalam Pasal 109 menyatakan, “Su­sunan kelem­bagaan, pe­ngisian ja­batan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat dite­tapkan dalam pera­turan dae­rah Provinsi”. Pasal tersebut adalah sebuah alarm yang dapat kem­bali men­jung­kir balikan nagari dalam pera­turan yang pukul rata. Hingga pada akhirnya peraturan dae­rah nan­tinya ha­nya peraturan daerah yang hanya berganti baju saja atau batuka cigak jo baruak.

Tidak hanya itu dalam kon­­­­teks berlakunya hukum dalam sistem pemerintahan nagari sesuai dengan asas rekognisi merupakan bagian kewenangan penuh dari nagari. Namun dalam konteks hal lainnya seperti peradilan adat tentu membutuhkan koor­dinasi antara pemerintah pusat sebagai pelaksana Undang-Undang dengan institusi pene­gak hukum. Koordinasi ini bertujuan untuk menjamin bagaimana keputusan pera­dilan adat seperti yang dicon­tohkan dapat diakui oleh pe­nga­dilan setempat atau insti­tusi penegak hukum lainnya. Hal ini semestinya menjadi keniscayaan agar hukum adat tidak dipergunakan hanya untuk kegiatan yang bersifat seremonial, namun juga masuk kerana kehidupan bermasya­rakat di nagari.

Menempatkan nagari kem­bali seperti sebelum adanya intervensi politik yang diawali pada zaman Hindia Belanda bukanlah sebuah kemusta­hilan jika hal tersebut benar-benar menjadi keinginan se­mua pemangku kepentingan di Sumatera Barat. Maka dari itu, nagari sebagai kesatuan masya­rakat hukum adat dengan ni­lai-nilai yang hidup di da­lamnnya sudah selayaknya dikembalikan “eksistensinya” melalui regulasi yang bersifat responsif. Proses legislasi yang akan dihadapi pada tahun 2015 nanti harusnya menjadi pe­luang serta pintu masuk bagi nagari di Minangkabau untuk mengembalikan hal-hal yang selama ini tercerabut melalui peraturan daerah provinsi yang tidak menyamaratakan nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat.

Dengan demikian pera­turan daerah tersebut haruslah ber­muatan peluang dan aspi­rasi nagari untuk menentukan na­sibnya sendiri-sendiri mela­lui musyawarah dan mufakat hing­ga nanti mereka dite­tapkan dengan peraturan dae­rah kota/kabupaten ma­sing-masing. Men­­­dapatkan status daerah istimewa atau mengem­balikan nagari otonom tentu mem­butuhkan sebuah pra kondisi (persiapan). Dan pra kondisi tersebut adalah de­ngan me­ngem­balikan nagari seba­gai­mana mestinya. Karena pusat dari peradababan Mi­nang­kabau lahir dari nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Langkah pra kondisi terse­but adalah dengan “menye­lamatkan” Ranperda Peme­rintahan Nagari di tingkat provinsi agar tidak kembali mengulang luka lama karena melihat nagari dengan cara pukul rata yang mencerabut adat dari akarnya. Masyarakat adat Minangkabau dan pe­mang­ku kepentingan harus bersikap tegas dan terlibat secara dalam serta intensif dalam menyikapi proses legis­lasi tersebut. Harus diingat bahwa tahun 2015 adalah ta­hun politik di Sumatera Barat karena Pilkada akan dilak­sanakan secara serentak di 14 kota dan kabupaten serta di tingkat Provinsi. Ranperda Pemerintahan Nagari sangat rentan menjadi tunggangan politik. Jati diri dan kekhasan adat Minangkabau terletak di nagari karena adat salingka nagari. Jika ini tidak dikem­balikan melalui momentum  proses pembentukan regulasi baru maka wacana tentang daerah istimewa atau nagari otonom adalah sebuah ilusi.**

 

M NURUL FAJRI
(Peneliti Kebijakan Publik Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]