Kepala Daerah Rawan Dijadikan ATM Aparat Penegak Hukum


Selasa, 06 Januari 2015 - 18:46:54 WIB

Dikatakan Ratu Hemas, kepala daerah mengaku sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi, na­mun dalam praktik di daerah hal itu sering dilaksanakan secara ber­lebihan. Cukup dengan satu surat kaleng terhadap satu proyek, seorang kepala daerah sudah bisa menjadi terperiksa dan disidik secara intensif.

“Hal ini bukan saja sangat meng­ganggu pekerjaan, tapi ditenggarai merupakan cara oknum aparat hukum memeras kepala daerah. Bagi para kepala daerah, modus ini bukan hal baru. Namun, saat ini, dirasa telah makin meresahkan. Bila tidak segera diatasi, maka kepala daerah rawan dijadikan ATM dan pembangunan dapat terbengkalai,” kata Ratu Hemas.

Untuk itu, ia meminta peme­rintah perlu segera mengambil langkah memberdayakan badan atau lembaga tertentu yang dapat melaku­kan pengawasan terhadap prilaku penegak hukum di daerah, baik tingkat pro­pinsi, kabupaten maupun kota.

Dia mencontohkan untuk kejak­saan ada Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas melakukan penga­wasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya maupun di luar tugas. Sedangkan di kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kom­polnas) yang melaksanakan peman­tauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. “Kedua lembagai ini dapat ditingkat­kan pemberdayaannya,” katanya.

Bila dianggap masih kurang berdaya, ulasnya, sebagaimana kesan umum masyarakat saat ini terhadap kedua lembaga tersebut, maka pe­me­rin­tah dapat mendorong Ombus­dman Republik Indonesia (ORI) meningkatkan fokus pengawasan pada prilaku aparat hukum di selu­ruh daerah.

Sesuai UU Nomor 73 Tahun 2008, ORI merupakan lembaga pengawas eksternal yang inde­penden dengan kewenangan pengawasan pelayanan publik. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, ORI memungkinkan diberdayagunakan mengawasi kerja aparat hukum di daerah, terutama dalam hal yang mengindikasikan adanya modus atau motif memeras kepala daerah atau tujuan menyimpang lainnya.

“ORI selama ini terkesan hanya dimanfaatkan masyarakat untuk mela­porkan kinerja aparat dalam hal pela­yanan publik. Namun, laporan tahunan ORI menunjukkan adanya pengaduan dari instansi juga. Dalam hal ini, para kepala daerah dapat memanfaatkan keberadaan ORI,” katanya.

Hal ini dapat terus ditingkatkan dengan dukungan kuat Pemerintah pusat. Apalagi, ORI juga dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Informasinya bisa melalui media atau pemberi informasi dari dalam (whistle blower). Reko­mendasinya pun, sesuai Pasal 38 ayat 1 UU No.37/2008, bersifat mengi­kat secara moral dan hukum.

“Mengingat ini mendesak keper­luannya untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum, pemerintah juga dapat menggunakan atau mem­bentuk badan tersendiri. Tujuan utamanya ialah agar penciptaan pemerintah yang bersih melalui pemberantasan korupsi tidak disa­lahgunakan sebagai alat korupsi pihak tertentu. (h/sam)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM