Mendorong Tiga Daerah Tertinggal


Rabu, 07 Januari 2015 - 18:44:03 WIB
Mendorong Tiga Daerah Tertinggal

Sebelas tahun, bukanlah waktu yang singkat untuk berjalannya prosesi pembangunan daerah. Namuan demikian, realitasnya hingga memasuki usia yang kesebelas tahun, Pasaman Barat dan Solok Selatan masih bersastus Daerah Tertinggal.

Baca Juga : KPK Duga Ada Upaya Hilangkan Bukti Kasus Suap Pajak

Berdasarkan data Ke­men­terian Negara Pem­bangunan Daerah Tertinggal (2014), di Sumbar masih terdapat tiga daerah penyandang status tertinggal. Selain Pasbar dan Solsel, satu lagi adalah kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebelumnya, di Sumbar terdapat delapan daerah tertinggal. Namun sejak tahun 2014, lima dari delapan daerah tertinggal tersebut sudah berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Masing-masing adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Baca Juga : Kuatnya Getaran Gempa Malang yang Tewaskan 8 Orang

Seperti diketahui, definisi daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Wilayah kabupaten digunakan sebagai unit terkecil daerah tertinggal dalam strategi nasional sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang sepenuhnya diberikan kepada pemerintah kabupaten.

Penetapan kreteria daerah tertinggal memperhitungkan enam kreteria dasar, meliputi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan keberadaannya di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik.

Baca Juga : Lebih dari 300 Rumah di Jatim Rusak Akibat Gempa Magnitudo 6,1

Umumnya daerah tertinggal memiliki kualitas sumber­daya manusia yang rendah, yang dicirikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM), rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH), dan angka harapan hidup (AHH). Daerah tertinggal umumnya juga memiliki keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, listrik, irigasi, kesehatan, pendi­dikan, dan pelayanan lainnya sehingga mereka kesulitan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Di tengah kemeriahan dan semaraknya peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat dan dan Solok Selatan, tentu pantas juga kita menyoal kenapa kedua daerah ini belum juga berhasil keluar dari kategori daerah tertinggal.

Baca Juga : Capres 2024, PDIP Serahkan pada Keputusan Megawati

Pasbar, misalnya, apa yang kurang dari daerah ini?. Bukankah potensi sumber daya alamnya sangat besar? Lihat saja areal perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Luas areal perkebunan kelapa sawit seluruhnya kurang lebih 102.000 hektare. Ini merupakan yang terluas di Sumbar, dan konon sawit Pasbar merupakan produk terbaik di dunia.

Demikian pula dengan Solok Selatan, bertapa luasnya perkebunan sawit di daerah ini. Selain itu, berdasarkan peta geologi, Solsel memiliki lebih banyak potensi sumber daya mineral, terutama emas, tembaga dan perak. Juga potensi panas bumi.

Penetapan status tertinggal , antara lain terkait erat dengan tingkat kemiskinan rakyat dan minimnya infrastruktur daerah. Tetapi jika melihat realitas kekiniannya, tentu saja menjadi sebuah ironisme yang mengundang tanya besar. Kenapa di daerah yang tergolong paling banyak terdapat perusahaan sawit dan perusahaan tambang mineral, seperti di Pasbar dan Solsel, masih banyak rakyatnya yang miskin, yang tertinggal dan terkebelakang? Jangan-jangan, keuntungan besar sawit dan tambang itu hanya masuk kantong kong­lomerat, sedangkan kontribusi perusahaan sawit dan tambang tersebut terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, masih sadikit.

Selain persoalan tersebut, kita juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Sumbar, dan tentu saja anggota DPR RI Dapil Pasbar dan Solsel, dan juga Mentawai, agar lebih serius dan bersungguh-sungguh membantu katiga daerah agar segera bisa keluar dari status tertinggal. Bagaimanapun, status tetinggal tidak sedap untuk kita tulis. Dan, bagaimanpun status tertinggal ketiga daerah itu, menjadi tanggungjawab moril bagi para pemimpin dan wakil rakyat. Ya, tanggung jawab yang akan selalu kita tagih!

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]