Gugatan Dua Mantan Ketua KPU Ditolak


Kamis, 08 Januari 2015 - 19:35:30 WIB
Gugatan Dua Mantan Ketua KPU Ditolak

Pembacaan putusan ter­sebut dihadiri oleh pihak ter­gugat yakni KPU Sumbar yang didiberikan kuasa kepada pe­ngacaranya Adrian Cs, dan dari pihak yang menggugat juga dihadiri oleh pengacaranya Samaratul Fuad dan rekannya. Putusannya dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Faisal Zad dan M Yusuf serta M Afif selaku hakim anggota.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sediakan Tempat Isolasi Guna Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran

Selaku pengacara pihak tergugat Ardian mengatakan, setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim tersebut, selaku pihak yang di­menang­kan, bersifat menunggu. Kalau pihak penggugat banding ke pengadilan tinggi (PTUN Me­dan), maka pihaknya juga akan mempersiapkan pula memori untuk bandingnya.

“Namun hingga sekarang kami belum tau mereka akan banding atau tidak. Tapi seper­tinya mereka akan banding,” ujarnya.

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Putusan dari majelis ha­kim, mempertimbangkan KPU Provinsi dan kabupaten kota mempunyai kewenangan mengangkat dan mem­ber­hentikan komisioner setingkat di bawahnya. KPU RI di­angkat Presiden, KPU RI mengangkat KPU Provinsi dan KPU Provinsi mengang­kat KPU kabupaten kota, dan PPK dan PPS diangkat KPU kabupaten kota.

Oleh karena kewenangan itu ada di KPU Sumbar, maka SK yang dikeluarkannya sah menurut Undang-undang No­mor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Yang kedua, pertimbangan mengenai pemberhentian se­men­tara. Bahwa menurut ha­kim pemberhentian sementara adalah pemberhentian ter­hadap penyelenggara yang menjadi terdakwa melakukan tindak pidana. Kalau menjadi terdakwa, maka dapat diber­hentikan sementara hingga perkara pidananya diputuskan hakim.

Tapi terhadap keputusan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan kedua peng­gugat, apa yang telah diputus­kan oleh DKPP, maka bisa di­tindak­lanjuti dengan surat keputusan pemberhentian te­tap oleh KPU Provinsi Sumbar.

Ketiga soal pemberhentian antar waktu (PAW) ko­mi­sioner. Apa yang dila­kukan oleh KPU Sumbar sudah se­suai dengan undang-undang karena penggantiannya dila­kuakn dengan mengangkat pengganti yang memiliki no­mor urut tertinggi setelah nomor urut 5, yaitu mulai dari nomor urut 6,7, dan seterusnya.

Karena gugatan ditolak, hakim membebankan biaya persidangan kepada penggugat senilai Rp200 ribu lebih.

Sementara itu, salah se­orang penggugat, Robert Ke­nedy me­nga­takan bahwa ia bersama kuasa hukumnya ak­an mela­kukan upaya banding ke PTUN Medan atas apa yang telah diputuskan PTUN Padang.

Diberitakan Haluan se­belumnya, kasus ini bermula ketika Pileg 9 April 2014 lalu. Robert Kenedy diberhentikan karena dinilai telah melanggar kode etik selaku komisioner KPU yang tidak melakukan pemilu ulang setelah diketahui ada surat tertukar di daerah yang bersangkutan bertugas. Sedang­kan Andreas diber­hentikan karena melanggar kode etik karena terdapatkan pemilu gila (pencoblosan be­rulang-ulang oleh pemilih yang sama), tidak melakukan so­sialisasi, dan lainnya. (h/mg-rin)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]