Low Cost Tariff, Safety dan Transparansi Penerbangan


Kamis, 08 Januari 2015 - 19:41:08 WIB
Low Cost Tariff, Safety dan Transparansi Penerbangan

Apakah tarif murah yang biasa menjadi branding suatu maskapai turut berpengaruh kepada aspek pelayanan dan keselamatan? Tarif murah atau promo yang biasa diberikan oleh maskapai penerbangan tentu tidak serta merta mengabaikan aspek keselamatan (safety). Tidak ada satu perusahaan atau maskapai penerbangan pun yang dengan kebijakan mem­ber­lakukan tarif murah, lantas maskapai tersebut hendak men­cari rugi. Dalam aspek ekonomi, setiap usaha tentu ingin meng­harapkan keuntungan/laba.

Baca Juga : Arie Untung Berhasil Kumpulkan Artis-artis Mengaji Bareng, Aldi Taher Ditanyakan

Low Cost Tariff adalah salah satu usaha maskapai pener­bangan sipil dalam upaya me­narik konsumen maupun calon konsumen untuk menggunakan maskapai tersebut menuju ke tempat tujuan. Bila kita amati situs resmi maskapai pener­bangan, akan tertera harga pro­mosi, harga ekonomi, dan harga bisnis. Dalam satu pener­bangan, misalnya, ada kelas bisnis dan ekonomi. Apakah kemudian ada jaminan bahwa dengan pesa­wat yang sama, penumpang yang membayar mahal akan lebih terjamin keselamatannya di­banding penumpang yang mem­bayar lebih murah atau dengan tarif promosi? Tidak.

Sehingga pada dasarnya tiket murah yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan dan dibeli oleh calon penumpang merupakan bagian dari pro­mosi yang diberikan maskapai kepada masyarakat. Namun menurut penilaian Menteri Perhubungan Ignatius Johan, ketatnya per­saingan bisnis di sektor pener­bangan kerap membuat maskapai mengabaikan aspek keselamatan. Menhub bahkan telah menan­datangani Peraturan Menteri yang mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Lagi-lagi masyarakat awam pun akan berpikir. Sepertinya tidak mas­uk akal harga tiket disetarakan dengan aspek keselamatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa pesawat dengan tarif paling mahal sekalipun akan terbebas dari kendala non-teknis dalam perjalanan?

Baca Juga : Heboh, Berikut Keanehan SIM dan STNK Kekaisaran Sunda Nusantara

Di lain pihak, seperti dikutip dari www.sumutpos.co, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai keputusan Menhub yang kembali mene­rapkan kebijakan tarif batas bawah tiket penerbangan se­besar minimal 40 persen dari harga tiket terendah tarif batas atas sebagai kebijakan yang salah kaprah. Ketua KPPU Muham­mad Nawir Messi menilai, tidak ada korelasi antara rendahnya harga tiket dengan faktor kese­lamatan penerbangan yang ber­potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. Seperti alasan yang disebutkan Menteri Jonan ketika memutuskan kem­bali menerapkan kebijakan tarif batas bawah tiket penerbangan.

“Terjadinya kecelakaan pe­sa­wat itu tidak ada hubungannya dengan harga tiket murah. Coba cek dulu di internal birokrasi Kementerian Perhubungan dan otoritas bandara, ada faktor kelalaian yang menyebabkan kecelakaan atau tidak? Jadi bukan pers­oa­lan tiket murah,” ujar Nawir, Rabu (7/1).

Baca Juga : Pangdam I/BB Tinjau Posko Kesehatan di Kelurahan Patisah Hulu Medan

Apakah kemudian yang di­mak­sud oleh Menhub sebagai aspek “keselamatan” adalah keselamatan kepada para pe­num­pang atau keselamatan bagi bisnis penerbangan agar tidak ada lagi kompetisi harga yang kadang cenderung tidak masuk akal?

Fokus Evaluasi dan Jaminan Hak Konsumen

Baca Juga : PNS Boleh ke Luar Kota saat Larangan Mudik, Asal....

Pasca musibah yang me­nimpa Air Asia QZ8501, hal yang harus menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan ada­lah menginvestigasi untuk me­ngungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tetap terbangnya pesawat Air Asia rute Surabaya-Singapura ter­sebut. Padahal, tanpa izin ter­bang tidak mungkin pesawat akan terbang. Faktanya justru berakibat fatal. Kementerian Perhubungan pun perlu mengu­mumkan kepada publik secara transparan semua rute pener­bangan yang sudah memiliki izin, lengkap dengan jadwal penerbangannya.

Sehingga, masyarakat bisa mencek sewaktu-waktu akan menggunakan jasa transportasi udara, apakah penerbangan yang dipesan masyarakat sudah me­miliki izin terbang dan rute dari Kementerian Perhubungan. Hal ini semata-mata tentu untuk menjamin hak konsumen untuk tidak cemas menggunakan tran­­s­portasi udara untuk bepergian. Pasca musibah Air Asia QZ8501, tentu ada ma­syarakat yang bertanya-tanya, “Apakah penerbangan yang dipe­sannya sudah memiliki izin terbang? Jangan-jangan….” Berbagai praduga (negatif) bisa muncul di benak penumpang bila tidak ada transparansi Kementerian Perhubungan un­tuk mengumumkan kepada publik izin terbang maskapai.

Aspek keselamatan pra-pesawat akan tinggal landas perlu juga dievaluasi. Beberapa waktu setelah musibah Air Asia QZ 8501 tersebut, saya teringat pramugari/ra yang me­mera­gakan bila terjadi force major di perjalanan. Pelampung di bagian bawah tempat duduk, dan alat bantu pernafasan di atas kepala. Nah, bila mem­bayangkan apa yang tengah terjadi di udara dengan segala kecamuknya, akal sehat hilang seketika. Yang ada di pikiran hanya cara untuk selamat. Tidak akan ingat cara untuk me­ngambil pelampung di bagian bawah tempat duduk.

Saya justru berpikir, mung­kin saja untuk beberapa detik penumpang akan bisa “lari” dari musibah bila sebelum pener­bangan, segala perlengkapan sudah terpasang di badan. Misal­nya, pelampung, alat bantu pernafasan, dan tidak ada salah­nya bila aspek keselamatan penerbangan sipil menam­bah­kan dengan alat terjun payung otomatis. Misalkan, bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah penerbangan, para pe­numpang bisa langsung terjun dari pesawat dan menggunakan parasut terjun payung untuk bertahan dan menyelamatkan diri. Kesannya terlalu ribet dan sulit, tetapi untuk lebih safety dan selamat usaha sekecil apa­pun wajib dilakukan.

Kewajiban dan Hak Proporsional

Di samping itu, maskapai sebagai penanggung jawab moda transportasi udara pun harus menjunjung tinggi aspek kesel­amatan para penumpang. Hak-hak penumpang jangan dia­baikan karena persoalan teknis. Seperti kejadian di Bandara Internasional Kuala Namu Me­dan, awal pekan ini. Pesawat Air Asia QZ8040 rute Medan-Pa­lem­bang dibatalkan pener­ba­ngannya karena tidak memiliki izin terbang. Demikian pula dengan maskapai Citilink QG143 rute Medan-Jakarta, juga tidak memiliki izin terbang.

Dalam kasus ini, maskapai terlalu mengambil resiko untuk menarik calon penumpang, sementara izin terbang dari Dirjen Perhubungan Udara sedang dalam proses pe­ngurusan. Masyarakat sebagai konsumen tentu saja dirugikan oleh keteledoran pihak mas­kapai. Tidak saja dari materi, waktu, dan kepentingan, tetapi juga emosi yang tidak terkendali, akibat tidak transparannya pihak penyedia transportasi udara/maskapai. Bukankah sua­tu tindakan yang sangat “bodoh” dan “ceroboh” dari maskapai bila suatu rute yang belum memiliki izin sama sekali tetapi tetap menarik calon penumpang untuk menggunakan jasa mas­kapai tersebut?

Dua kasus tersebut jelas mengabaikan hak-hak kon­su­men akan prinsip kepastian, transparansi, keamanan, dan kenyamanan. Maskapai me­ngabaikan hak-hak konsumen yang sudah membayar mahal untuk sebuah jasa transportasi. Tidak hanya di sektor trans­portasi udara, transportasi darat pun tidak sedikit yang jauh lebih parah dari itu.

Karenanya, perlu regulasi yang memberikan kewajiban dan hak yang seimbang dan proporsional antara penyedia moda transportasi (udara) dengan masyarakat sebagai calon konsumen. Artinya, bila masyarakat membayar harga dengan tarif tertentu, maka kompensasi/hak yang dida­patkannya ketika menggu­na­kan moda transpotrasi udara adalah ini. Semoga semua stakeholders transportasi bila mengevaluasi berbagai kelemahan dan keku­rangan selama ini untuk per­baikan pelayanan transportasi udara ke depan. Musibah yang terjadi, adalah titik menge­valuasi dan berpikir bagi para pengambil kebijakan untuk tidak mem­biarkan hal serupa terjadi lagi di masa men­datang.(*)

 

M.LUTHFI MUNZIR
(Penulis lepas  pada kajian sosial, politik dan kebijakan publik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]