Camat Kecewa, Distribusi Kompor Gas Dipungut Biaya


Kamis, 08 Januari 2015 - 19:45:27 WIB

“Padahal  sebelumnya  sudah diingatkan melalui rapat dan surat edaran tidak membenarkan adanya pemungutan biaya kepada masyarakat,” ujar Camat Bayang kepada Haluan Kamis (8/1) kemarin.

Camat Bayang mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait pungutan pendis­tribusian kompor dan tabung gas tersebut. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini.

“Karena ingin mendapatkan kompor gas gratis yang dinilai hemat biaya, masyarakat terpaksa membayar, bahkan ada informasi masyarakat terpaksa meminjam uang  kepada pihak lain untuk men­dapatkannya,” ujar Camat.

Menurutnya, pengutan itu jelas ilegal. Ia minta uang masyarakat yang sudah dipungut dikembalikan.

Pemerintah mengalokasikan kompor gas elpiji 3 kg untuk Kecamatan Bayang sebanyak 8.000 untuk 17 nagari. Kondisi tersebut nampaknya dijadikan peluang oleh oknum petugas pemungut di setiap nagari untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah pungutan  bervariasi  mulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000 per penerima.

Kabag Perekonomian Pemda Pessel Muskamal mengatakan, Pem­da Pessel  juga telah menurun­kan surat edaran No. 540/10/Perek/2015 tertang­gal 2 Januari 2015 tentang  program  pelaksanaan Konversi Bahan Bakar Minyak Tanah ke gas elpiji 3 kg  diberikan kepada masyarakat secara gratis dan tidak ada pungutan apapun. Dalam hal ini pendistribusiannya dikoor­dinir oleh wali nagari.

Pemda Pessel  tidak akan men­to­lerir terhadap oknum yang sengaja mencari keuntungan, karena per­buatan tersebut ilegal dan berten­tangan dengan hukum.

Wali Nagari Sawah Laweh  Keca­matan Bayang Pessel Nasri A ketika dikonfirmasikan Haluan mem­benar­kan terjadi adanya pengutan pen­distribusian kompor gas di wila­yah kerjanya, namun pihaknya tidak  satu senpun menerima dana tersebut dari petugas pemungut yang ada di kantor wali. Pada saat  pendistribusian kompor gas itu, salah seorang  anak­nya mendapat kecelakaan.

Beberapa masyarakat Bayang Pessel yang mengetahui program pendistribusian kompor gas dan elpiji 3 kg  gratis, lalu mendatangi kantor wali nagari dan mendesak uang mereka dikembalikan.

Sukarela

Terkait adanya pungutan dalam distribusi kompor gas elpiji di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin, Pemerintah Kabu­paten Solok mela­lui Camat Pantai Cermin mem­bantah telah mela­kukan pungli kepada masya­rakat, hanya sum­bangan sukarela.

“Ini adalah masalah yang sensitif, makanya kita segera menin­daklan­juti dengan mengumpulkan seluruh kepala jorong dan tokoh masyarakat Surian,” ungkap Camat Pantai Cer­min Syaiful Anwar kepada Haluan, Rabu (7/1) via selularnya.

Dalam distribusi kompor dan tabung gas itu, Syaiful  tidak menam­pik adanya sumbangan dari masya­rakat yang digunakan untuk biaya transportasi dan biaya konsumsi aparat jorong selama mendis­tribusi­kan bantuan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan jarak antara rumah masyarakat dengan kantor jorong dan kantor wali nagari banyak jauh, sementara dalam mendis­tribusi­kannya hanya diplot di kantor wali nagari. Sedangkan di sisi lain dana untuk distribusi hingga sampai ke tangan masyarakat tidak ada. “ Memang ada, tapi bukan iuran wajib. Itu sifatnya sumbangan sukarela dari masyarakat,” jelas Syaiful Anwar

Jumlah sumbangan pun bera­gam. ”Ada yang ngasih Rp15.000, Rp10 ribu dan Rp 5 ribu. Bahkan ada yang tidak mengasih, ” bebernya sembari menyebutkan akan segera mengklarifikasi masalah ini kepada Bupati Solok.

Terkait persoalan pungutan ini Wali nagari Surian Edi Madrin menyebutkan pihaknya tidak pernah memerintahkan untuk memungut uang dari masyarakat dalam distri­busi bantuan ini.

Sementara terkait adanya distri­busi kompor dan tabung elpiji yang dikaitkan dengan pembayaran retri­busi pajak bumi dan bangunan (PBB), Edi menyebutkan hal itu merupakan strategi yang digunakan oleh aparatur jorong dalam memu­ngut pajak dari masyarakat.

Terpisah, Kepala Dinas Pertam­bangan dan Energi Kab. Solok Drs. H. Indra Merdi MM menyebutkan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya sumbangan yang dipungut oleh pihak jorong kepada masya­rakat, selagi hal itu berdasarkan kesepa­katan bersama. Dalam panda­ngan­nya hal itu adalah sebuah kewajaran, karena aparat jorong juga butuh biaya untuk mendistribusikannya kepada masyarakat.

Kabupaten/Kota Diminta Tegas

Terkait dengan pungli yang didu­ga terja­di beberapa kabupaten/kota disaat pendistribsian kompor gas 3 kg, Tim Pem­b­ina Pengawas Kon­versi Migas Tertutup (TPPMT) langsung ber­koo­r­dinasi dengan bupati/walikota untuk menindak tegas oknum yang terbukti mela­kukan pungli.

Kepala TPPMT yang juga Sekre­taris Daerah (Sekda) Ali Asmar melalui Sekretaris TPPMT sekali­gus kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumatera Barat Syafrizal Ucok Kamis (8/1) kema­rin mengatakan, bupati/walikota berjanji akan melaporkan apabila ada oknum yang terbukti mela­kukan pungli.

Sejauh ini kata Syafrizal, pihak­nya telah berkoordinsi dengan kepala BPM yang ada di kabupaten/kota untuk terus melakukan penga­wasan terkait konversi ini.

“Apabila terbukti pungli, kita akan melaporkan kepada pihak yang berwa­jib supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” paparnya.

Ditambahkannya, pada Kamis kemarin sehubungan dengan pungli ini kabupaten/kota telah diberi­tahukan melalui surat edaran guber­nur yang menegaskan dalam pen­distribusian kompor gas 3 kg tidak dikenakan biaya apa pun.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Marzuki Mahdi, bahwa tindakan pungli ini  melanggar aturan yang berlaku.  (h/mjn/ndi/mg-isr)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 09 Oktober 2019 - 13:07:12 WIB

    Infrastruktur Lima Kecamatan di Pasaman Masih Tertinggal

    Infrastruktur Lima Kecamatan di Pasaman Masih Tertinggal PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - 8 Oktober 2019 kemarin, Kabupaten Pasaman genap berusia 74 tahun. Usia yang sangat matang bagi sebuah daerah dalam perkembangan pembangunannya..
  • Rabu, 18 September 2019 - 16:57:25 WIB

    Empat Kecamatan di Pasbar Rawan Kebakaran

    Empat Kecamatan di Pasbar Rawan Kebakaran PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Kesatuan Pengelolaan Hutan Lingkungan (KPHL) Pasaman Raya Resort Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mencatat ada empat kecamatan di daerah itu rawan terjadi kebakaran..
  • Kamis, 05 September 2019 - 16:12:09 WIB

    Afrizal Resmi Jadi Camat Sungai Tarab

    Afrizal Resmi Jadi Camat Sungai Tarab TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Percepatan pembangunan pada berbagai bidang dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat harus didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif..
  • Rabu, 04 September 2019 - 20:13:36 WIB

    Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi, Inilah Enam Camat yang Lolos Tahap I

    Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi, Inilah Enam Camat yang Lolos Tahap I PADANG, HARIANHALUAN.COM—Sebanyak enam orang Camat dinyatakan lolos seleksi tahap I dalam penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2019 yang digelar pada 26–27 Agustus lalu. .
  • Kamis, 22 Agustus 2019 - 16:16:57 WIB

    Camat Pariaman Selatan Berganti

    Camat Pariaman Selatan Berganti PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM – Walikota Pariaman, Genius Umar menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Camat Pariaman Selatan dari Adi Junaidi kepada Suryadi di Halaman Kantor Camat Pariaman Selatan, Rabu (21/8)..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM