Kemiskinan di Sumbar Bisa Bertambah

Kepala BPS Sumbar, Yomin Tofri, MA, mengungkapkan dalam pengukuran angka ke­mis­kinan BPS memakai konsep kemampuan memenuhi ke­butuhan dasar (basic needs approach). Dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk meme­nuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran.

“Dalam angka-angka terkini kita lihat terjadi penurunan pendu­duk miskin. Yang menjadi sumber data utama adalah data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Selain itu kita juga gunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komo­diti Kebutuhan Dasar),” ucap Yo­min.

Menanggapi hasil survei terse­but, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar, SE melalui Kepala bidang Pemberdayaan Dinsos Sum­bar Esti Pratiwi, SH, MH, saat dihu­bungi via telfon mengungkapkan, kenaikan berbagai kebutuhan hidup memang bisa memicu kenaikan kebutuhan hidup layak (KHL). Jika KHL tidak terpenuhi tentu angka kemiskinan bisa meningkat.

“Saat ini untuk KHL Sumbar masih Rp15 ribu. Memang kenaikan beberapa jenis kebutuhan pokok seperti tarif dasar listrik (TDL), gas, pangan dan lain sebagainya bisa memicu kenaikan pula pada KHL, namun kita belum bisa memas­tikannya saat ini,” ucap Esti yang saat dihubungi sedang berada di Kabu­paten Mentawai.

Ia melanjutkan, ada pengkajian tertentu yang harus dilakukan terle­bih dahulu sebelum memperbaharui KHL, begitu juga untuk melihat peningkatan atau penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilihat perkembangan beberapa waktu ke depan sebelum melakukan pengkajian-pengkajian tersebut. (h/mg-isq)