Politisi Demokrat ini merasa kaget kenapa dana miliaran rupiah tersebut bisa masuk dan disetujui padahal sama sekali tidak diusulkan Kepala Dinas Pariwisata. “Ini kan aneh dan dananya tidak sedikit. Saya rasa ini kesalahan fatal,” jelasnya.
Noviwaldy yang akrab disapa Dedet ini belum dapat memastikan anggaran siluman tersebut. Pasalnya, Ia mengaku, belum melihat draft APBD selesai verifikasi dan disetujui Pimpinan DPRD Riau.
Baca Juga : Grand Launching COE Pariaman Festival 2021 Dihelat di Pekanbaru
“Saya belum melihat wujudnya, tanya sama yang menyetujui kemarin, ketua, ketua fraksi, kenapa itu bisa disetujui,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD Riau, M.Adil. Politisi Hanura ini mengungkapkan, anggaran senilai Rp67 milyar tersebut sama sekali belum ada perencanaannya. “Yang itu kan belum ada DEDnya dan jika dilihat apakah sudah wajar untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Baca Juga : Leonardy Harmainy: Pariwisata Sumbar Butuh Kepedulian Semua Elemen
Seperti dirilis sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi Riau menemukan adanya anggaran siluman dalam APBD 2015. Anggaran siluman yang nilainya mencapai Rp67 miliar tersebut berada di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Hal ini terungkap dalam hearing Komisi E dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Rabu (7/1) lalu.
Dalam hearing tersebut, Anggota komisi E DPRD Riau Syafrudin Poti mempertanyakan adanya mata anggaran yang mencapai hampir Rp67 miliar, dan itu tidak pernah sama sekali melewati pembahasan bersama Komisi Terkait di DPRD dan Dinas Pariwisata, karena jika program itu sudah diajukan dari awal semestinya sudah ada DED-nya. Kegiatan puluhan miliar rupiah yang kegiatannya berada di Kabupaten Inhu, Kuansing dan Pelalawan serta Kampar.
Baca Juga : Emersia Water Park Siap Ramaikan Pariwisata Tanah Datar
Sementara itu, Kadispar Riau Said Syarifudin dalam rapat kerja itu mengakui kegiatan anggaran penumpang gelap seperti pembangunan Restoran Terapung di Danau Raja Kabupaten Inhu bukan program mereka.“Saya terus terang saja merasa terkejut, dan tidak mengetahui kegiatan itu karena sebelumnya tidak ada pembahasan program tersebut,” ungkap Said Syarifudin ketika diminta penjelasan dalam rapat itu.
Diakuinya, perencanaan ataupun DED untuk kegiatan anggaran yang muncul belakangan itu tidak pernah diusulkan oleh satkernya saat pengajuan anggaran untuk APBD Riau 2015.
Baca Juga : Berkunjung ke Solo tak Afdal Kalau Belum...
Menurut Said Syarifudin, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan dewan apakah akan melanjutkan kegiatan tersebut atau tidak, karena dewan juga mempertanyakan urgensi kepentingan masyarakat riau atas program itu. (hr)