11 Pejabat Kemenhub Diberi Sanksi


Jumat, 09 Januari 2015 - 20:14:38 WIB
11 Pejabat Kemenhub Diberi Sanksi

Sebanyak 61 penerbangan juga dibekukan Kemenhub karena tidak ada izin rute. Penerbangan rute ilegal itu melibatkan lima maskapai penerbangan, meliputi Garuda Indonesia (4), Lion Air (35), Wings Air (18), Trans Nusa (1), dan Susi Air (3). Meskipun izin rute itu dibekukan, namun izinnya dapat diurus  kembali oleh masing-masing maskapai tersebut. Selanjutnya Kemenhub segera memprosesnya untuk membuka kembali sanksi pem­bekuan.

Baca Juga : Termasuk Bupati Novi Rahman Hidayat, KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT di Nganjuk

Walaupun dari hasil investigasi Kemenhub belum lagi ditemukan adanya dugaan pidana suap, gratifikasi atau pun korupsi dalam kasus ‘izin terbang hantu’ tersebut, namun aparat penegak hukum diminta agar menelusuri ke­mungkinan  adanya tindakan itu. Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) sebaiknya menjadi ujung tombak dalam menanganinya. Aroma kemungkinan adanya transaksional terkait dengan ‘izin terbang hantu’ sangat terasa.

Tentang adanya dugaan pidana suap, gratifikasi atau pun korupsi dalam kasus ‘izin terbang hantu’ sebaiknya diungkap ke akar-akarnya dan jangan sampai ada dusta di dalamnya. Niat baik Jonan, keberanian KPK dan juga restu dari Presiden Jokowi-JK dalam pengungkapan dugaan per­mainan uang di balik adanya dugaan pidana suap, gratifikasi atau pun korupsi dalam kasus ‘izin terbang hantu’ sangat diuji.

Baca Juga : MA Batalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah, KPI Kecewa

Mengapa diuji? Karena mayoritas rute penerbangan ‘berizin hantu’ itu maskapainya milik orang di sekeliling Jokowi, seperti Lion Air dan Wings Air milik Rusdi Kirana yang tak lain adalah salah seorang Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai pendukung Jokow-JK. Rusdi Kirana dulu sempat digadang-gadang akan masuk dalam barisan menteri Kabinet Kerja   Jokowi-JK. Berikutnya maskapai penerbangan Susi Air milik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sebaiknya KPK memang mengungkap dugaan per­mainan uang pada kasus izin rute hantu yang meng­gemparkan tersebut. Tentu tidak tepat bila kasus izin rute penerbangan yang ilegal itu hanya berakhir pada mutasi, sanksi peringatan dan disiplin  lainnya pada 11 pejabat di lingkungan Kemenhub saja. Jika ingin memberi efek jera kepada semua pihak yang terlibat kasus itu atau pun kepada pihak-pihak yang bergerak di sektor penerbangan, maka dugaan permainan uang di dalam izin rute terbang ilegal itu mesti dibawa ke meja hijau alias ke peradilan.

Fakta adanya permainan dalam rute izin terbang membuat masyarakat miris. Ternyata permainan  izin rute trayek tidak saja terjadi pada Angkutan Kota (angkot), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) atau Angkutan  Kota Antar Provinsi (AKAP). Tetapi ternyata juga berlaku pada izin rute terbang pesawat udara. Rasanya seperti lelucon saja. Kita tidak menyangka, pada penerbangan udara yang selama ini dianggap memiliki presisi dan akurasi tinggi dalam segala bidang, ternyata masih saja ada tikus-tikus yang bermain di dalamnya.

Karena itu pantas kiranya masyarakat meminta agar pengungkapan berbagai dugaan ketidakberesan di belakang izin terbang rute ilegal  itu diungkap selebar-lebarnya dan sejernih-jernihnya. Tidak tertutup kemung­kinan dugaan permainan pada pemeriksaan kelaikan terbang pesawat juga terjadi dan juga beraroma uang. Dalam hal ini KPK atau penegak hukum lainnya mesti tajam dalam menganalisa dan menanganinya. Karena dampak permainan tersebut sangat fatal, jika pesawat berulah di udara dan jatuh, puluhan bahkan ratusan anak bangsa akan tewas sia-sia. Begitulah pentingnya kese­lamatan. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]