FMM Minta DPRD Tolak Padang Landmark


Jumat, 09 Januari 2015 - 20:16:56 WIB
FMM Minta DPRD Tolak Padang Landmark

PADANG, HALUAN — Puluhan kelompok Ormas Islam Sumatera Barat,  yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) pada Jumat (9/1) kemarin  men­datangi Gedung DPRD Kota Padang. Mereka  menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Pembangunan Padang Landmark dinilai mematikan usaha para pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pem­bangunan megaproyek itu. Mereka menduga,  Padang Landmark hanya berubah nama saja dari Super Blok Lippo Group.

Baca Juga : Mahasiswa Demo Pemkab Pasaman Barat Tuntut Usut Polemik RS Ujung Gading

Beberapa alasan lainnya ialah, pembangunan banyak menyalahi peraturan. Di antaranya  melanggar Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, melanggar UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,  melanggar Pepres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modren, melanggar Permendag No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Selanjutnya, melanggar Permendag No.36 tahun 2007 tentang penerbitan Surat izin usaha perdagangan, melanggar Permendag No.46 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan RI No.36/M-Dag/Per/9/2007 tentang penerbitan Surat izin usaha perdagangan, melanggar Permendagri No.27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan daerah, melanggar Perda Pemprov Sumbar tentang rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) daerah Provinsi Sumbar tahun 2010-2015, dan terakhir melanggar Perda No.4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) Kota Padang.

Baca Juga : Berkah Ramadan, Keluarga Besar ProKP Santuni Anak Yatim

“Pembangunan Padang Landmark sendiri,  kami menilai telah bertentangan dengan Visi-Misi Mahyeldi Ansahrullah-Emzalmi yang dituangkan dalam 10 program unggulan pasangan tersebut khususnya program unggulan kelima dan ketujuh. Disamping itu  akan mematikan usaha para pedagang kecil dan pasar tradisional yang terdapat di kawasan Padang Landmark,” kata Ketua Forum Masayarakat Minangkabau Masfar Rasyid.

Ia melanjutkan, pada program unggulan kelima berisikan: Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.

Sementara,  isi pada program unggulan Mahyeldi-Emzalmi ke-7 adalah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pembangunan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.

Padahal saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2013, Mahyeldi ikut menan­datangani pernyataan penolakan Super Blok Lippo Group. Namun, saat ini Mahyeldi mendukung pembangunan Lippo Group yang saat ini telah berubah nama menjadi Padang Landmark untuk segera dilaksanakan pembangunannya.

Ketua DPRD Padang H. Erisman mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh forum tersebut sudah tepat, karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat. DPRD Kota Padang akan mempelajari terlebih dahulu aspirasi FMM.

Komisi III akan membahas persoalan  pembangunan Padang Landmark yang pengerjaannya telah dimulai. DPRD masih dalam tahap evaluasi dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan.

Anggota DPRD Kota Padang  lainnya dari fraksi Nasdem Azirwan menambahkan, keputusan disetujui atau dito­laknya,  pembangunan ini berdasar atas aspirasi yang disampaikan masyarakat belum dapat dikemukakan. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]